Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pengurus Muhammadiyah Kota Sukabumi. Dari hasil pertemuan tersebut, muncul kesepahaman pentingnya dialog terbuka serta evaluasi kebijakan yang dinilai memicu perbedaan pandangan. “Sejumlah tuntutan yang disampaikan AMM pada dasarnya sejalan dengan hasil komunikasi sebelumnya, terutama terkait perlunya dialog dan evaluasi kebijakan,” tambah Andang.
Melalui langkah ini, Pemkot Sukabumi berharap dapat menghadirkan solusi yang lebih inklusif serta memperkuat sinergi dalam pengelolaan ruang publik di Kota Sukabumi.(ris/d)
