Pemkot Sukabumi Komitmen Pertahankan Lahan LP2B

  • Whatsapp
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat membuka acara koordinasi tim teknis LP2B ditingkat nasional di Gedung Pertemuan Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC), Senin (26/10). Foto:ikbal/radarsukabumi

RADARSUKABUMI.com – Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen akan menjaga dan menetapkan status lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) tingkat Kota Sukabumi. Hal tersebut sejalan dengan misi Kota yakni sasaran meningkatkan ketahanan pangan.

“LP2B dan ruang terbuka hijau jadi perhatian khusus pemerintah,” ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahmi dalam acara koordinasi tim teknis LP2B ditingkat nasional di Gedung Pertemuan Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC), Senin (26/10).

Bacaan Lainnya

Namun dalam perjalanan waktu tidak mudah, kata Fahmi karena di kota terjadi urbanisasi pertambahan penduduk maka otomatis kebutuhan rumah bertambah yang berdampak pada lahan.

Fahmi menuturkan, pada 2045 Indonesia mencanangkan sebagai lumbung pangan dunia dan ada tiga kunci mencapainya. Pertama mempertahankan kondisi lahan pertanian yang ada sekarang jangan ada alih fungsi lahan.

“Kedua dengan menambah luasan dengan pengadaan dan bisa juga mengajak warga berpotensi mencatatkan lahanya jadi LP2B. Ketiga dengan lahan tersedia ditingkatkan teknologi pangannya dalam produktivitas pertanian,” bebernya.

Lanjutnya, saat ini lahan LP2B mencapai 321 hektare dan direncanakan penambahan jadi 425 hektare. Namun penambahan LP2B ini harus berdasarkan hasil kajian strategis dan kemampuan pemda.

“Tetap kita akan lakukan kajian strategis dan kemampuan pemerintah daerah,” jelasnya.

Pada momen ini juga sekaligus penetapan LP2B mandiri dan launching program one region one off taker.

Program one region one off taker yakni petani yang lahannya diikutsertakan LP2B akan membuat perjanjian dengan pengusaha yang siap menampung seluruh hasil pertaniannya dalam jangka panjang.

Sementara itu, Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada mengatakan, perlunya peran serta warga dalam LP2B karena keterbatasan anggaran pemerintah. Sementara pemda bisa memberikan keringanan dalam bentuk PBB, pupuk dan pemasaran serta pendampingan. (bal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *