SUKABUMI – Lima tahun masa kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Hamami membawa dampak perubahan begitu besar. Berbagai pembangunan yang dilakukan mampu memberikan perubahan wajah baru Kota Sukabumi. Pun berbagai program hampir semua terlaksana dengan baik.
Pengetasan kawasan kumuh di Kota Sukabumi menjadi salah satu indikator capaian luar biasa. Bagai mana tidak, selama kepemimpinan Achmad Fahmi dan Andri Hamami, berhasil menekan angka tersebut dengan sangat drastis.
Dari data yang tercatat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, selama 2018 hingga 2021, keberadaan kawasan kumuh menurun drastis. Pada 2015 lalu, jumlah total kawasan kumuh sebanyak 139,02 hektare. Dimana, total penanganan kawasan kumuh selama empat tahun yakni 2018 hingga 2021 mencapai 134,01 hektare.
”Selama empat tahun Alhamdulillah kawasan kumuh bisa ditangani hingga seluas 134,01 hektare. Jadi, kawasan kumuh yang tersisa saat ini tinggal sekitar lima hektare,” ungkap Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada Radar Sukabumi.
Pada 2018, capaian pengurangan mencapai seluas 89,565 hektare dan 2019 seluas 22,392 hektare, 2020 seluas 18,84 hektare dan 2021 seluas 5,01 hektare. ”Ditambah 10 hektare dan pembangunan 500 unit Rutilahu pada 2022, penanganan sisanya akan dilakukan tahun ini,” paparnya.
Disinggung soal penangan kemiskinan ekstrem, Fahmi menerangkan, penanganan kemiskinan ekstrim ini disebut Prioritas Percepatan Pengahpusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang kegiatan menyasar pada by name by address.
”Jadi jumlah kemiskinan ekstrem sampai tahun 2022 ada 8.671 jiwa untuk di tingkat kota, dan tergolong pada kemiskinan ekstrem. Artinya kan kita surveynya nasional, itu lebih kejiwa,” terangnya.
Salah satu program dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan ekstrem yakni perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan pekerjaan dan berusaha. ”Kemudian ada lagi kemitraan dan peningkatan kapasitas sumberdaya.
Jadi, itulah program untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya. Fahmi menyebutkan, angka kemisikin di Kota Sukabumi pada 2022 mencapai 8,02. Sedangkan di tahun sebelumnya, mencapai 8,25. Data tersebut sudah sinkron dengan BPS, dan mengalami penurunan.
”Jadi kalau data dari BPS ini keseluruhan, dan labih utama pada kebijakan pemerintah. Kemudian program yang akan digempurkan untuk menangani kemisikinan itu secara makro. Kemudian yang 8.671, menjadi sasara kita untuk keluar dari kemisikinan,” ucap Fahmi.
Dirinya berharap, dengan berbagai upaya yang dilakukan dapat mengentaskan kawasan kumuh maupun angka kemiskinan. ”Semoga pada tahun ini luas kawasan kumuh bisa semakin menyusut dan bisa menekan angka kemiskinan,” harapnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi,
Andri Hamami mengungkapkan, berbagai intervensi terus dilakukan untuk pengurangan kawasan kumuh. Alhasil pada 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, pada 2022 kawasan kumuh turun terus karena adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk DPRD Kota Sukabumi.
”Intinya, kami tetap fokus pada penataan kawasan kumuh dan perbaikan jalan di wilayah,” timpalnya.
Adapun untuk dana penataan kawasan kumuh akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Selain kawasan kumuh, pemkot juga fokus pada perbaikan rumah tidak layai huni. Salah satu masalah perkotaan terkait permukiman termasuk di Kota Sukabumi adalah kawasan kumuh.
”Sehingga permukiman kumuh jadi prioritas pembangunan untuk diintervensi dengan cepat sesuai target dalam rencana pembangunan baik pusat, provinsi dan kota,” cetusnya.
Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Reni Rosyida Muthmainnah mengaku, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) misalnya, dilaksanakan secara nasional ini dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.
Penanganan Kotaku terintegrasi mulai pusat, provinsi dan pemkot dengan melibatkan warga sekitar, bukan sekedar program pemerintah tapi mendapatkan dukungan sepenuhnya melibatkan warga sekitar.
”Dengan adanya program kotaku memberikan hak hidup manusiawi kepada warga dalam meningkatkan derajat kesehatan kepada warga. Sebab penanganan kawasan kumuh menimbulkan efek daya ungkit lainnya semakin baik,” pungkasnya.
Sedangkan, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman mengatakan, kinerja Pemkot Sukabumi sudah cukup berhasil dalam menekan kawasan kumuh maupun perubahan lainnya.
”Ya itu terbukti dari data yang ada saat ini, kawasan kumuh semakin dapat terkikis. Bahkan dari total ratusan hektare, kini tersisa hanya tinggal beberapa hektare saja,” ungkap Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman kepada Radar Sukabumi.
Dengan terkikisnya kawasan kumuh, tentunya dapat menjadi salah satu barometer keberhasilan kinerja Pemkot Sukabumi yang perlu mendapatkan apresiasi dari semua pihak. ”Sebab itu, kami mengapresiasi upaya pemkot dalam menekan kawasan kumuh dan angka kemiskinan,” ujarnya.(bam)
