SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, menargetkan pembangunan 10 hektare kawasan kumuh yang berada diempat kelurahan yakni, Kelurahan Kebonjati, Cisarua, Cibeurem Hilir dan Warudoyong dapat terselesaikan pada 2020. Pembangunan ini, merupakan realisasi dari program tanpa kumuh (Kotaku) bantuan dari Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar Rp4 miliar.
Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUPRPKP2) Kota Sukabumi, Yoni Hardiansah mengatakan, luas total kawasan kumuh di Kota Sukabumi mencapai seluas 139 hektare.
Namun pada 2019 lalu, pemerintah berhasil membangun 100 hektare kawasan kumuh tersebut sehingga saat ini tinggal tersisa 39 hektare.
“Dengan adanya program Kotaku diempat kelurahan ini ditargetkan bisa membangun 10 hektare kawasan kumuh sehingga pada 2021 mendatang tersisa hanya 29 hektare,” kata Yoni kepada Radar Sukabumi, Selasa (17/11).
Yoni menerangkan, anggaran bantuan program Kotaku ini digulirkan untuk menuntaskan kawasan kumuh dengan sasaran Ruang Tata Hijau (RTH) berupa perbaikan infrastruktur jalan, drainase, air limbah, sarana pemadam kebakaran dan sanitasi.
“Tingkat kekumuhan itu ada tujuh indikator diantaranya, aksesibilitas jalan, keteraturan bangunan, drainase, persampahan, air limbah, proteksi kebakaran dan RTH,” ujarnya.
Menurutnya, DPUPRPKP2 bakal terus melakukan penyisiran kawasan kumuh yang ada di Kota Sukabumi. Hal ini, dilakukan untuk mengetahui penambahan atau penurunan kawasan kumuh tersebut.
“Karena bisa saja, yang asalnya tidak kumuh saat ini menjadi kumuh. Karena itu, kami terus berupaya melakukan penyisiran,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, pembangunan program Kotaku ini dapat mencapai target sesuai yang sudah ditetapkan yakni bisa mengurangi kawasan kumuh seluas 10 hektare.
“Kami harap tidak ada kendala dalam realisasi pembangunan kawasan kumuh ini sehingga bisa mencapai target,” pungkasnya. (bam/t)
