SUKABUMI – Perang terhadap pemberantasan pungutan liar (Pungli) bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) saja, melainkan masyarakat juga bisa ikut andil dan berpartisipasi, bahkan bisa ikut mengawasi langsung praktik-praktik curang tersebut. Seperti halnya dengan keberadaan Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI).
“Semua pihak berkomitmen melawan pungli dalam bentuk apapun. Baik dari sisi aparatur maupun masyarakat,” ujar Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat membuka sosialisasi dan diskusi nasional Perpres Nomor 87 Tahun 2016, sekaligus pengukuhan pengurus MAPI Sub Regional Sukabumi Raya di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Kamis (20/10).
Menurut Fahmi, Kehadiran MAPI sendiri diharapkan bisa membersihkan Sukabumi dari praktik-praktik pungli dalam bentuk apapun, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.
“Kami berharap MAPI juga bisa menjadi Lembaga yang mampu menginformasikan dan mengedukasi pentingnya negara dikelola bersama secara bersih. Percepatan pembangunan akan sukit berhasil ketika masih ada yang mengganggu, salah satunya pungli itu,” terangnya.
Fahmi beraharap, Pasca dikukuhkan ini, MAPI harus terus berkonsolidasi. Sehingga semakin kuat, tumbuh, dan menjadi mitra dalam mengawal pembangunan ini dengan bersih. “Mari wujudkan Sukabumi hingga Indonesia menjadi negeri yanf cepat tumbuh pasca pandemi. Tentu saja dengan menghilangkan pungli,” ungkapnya.
Ketua MAPI Sub Regional Sukabumi Raya Gunawan menjelaskan, di momen ini, lembaga tersebut hadir untuk mengajak berdiskusi dan sosialisasi terkait perpres nomor 87 tahun 2016. Diharapkan, sosialisasi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap pelayanan publik di Sukabumi.
Apalagi, Gunawan menegaskan MAPI didirikan sebagai salah satu yayasan non-profit yang tak mengandalkan anggaran dari pemerintah. “Sekecil apapun peran kita, mari kita cegah pungli.
Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana kita mencegahnya. Semoga upaya yang kita lakuka ini bisa memberikan sumbangsih berarti untuk Sukabumi maupun untuk Indonesia,” ungkap Gunawan.
Sementara itu, Ketua Umum MAPI Tan Wijaya mengatakan, lembaga tersebut hadir dengan keinginan adanya perubahan dalam bangsa ini.
Terutama dalam melawan pungli yang dianggap penyebab kerugian negara. MAPI, lanjutnya, menjadi bagian program pemberantasan pungli. Maka dari MAPI terus melakuan kajian kajian untuk mencegah terjadinya pungli.
“Pemberantasan pungli ini merupakan PR kita bersama. Baik aparatur pemerintah maupun masyarakat. MAPI di sini mengemban tugas menjadi pengawas eksternal dan pemberi informasi potensi pungli. Dan kita juga tidak sembarangan merekrut orang untuk masuk ke MAPI, ada beberapa kualifikasi khusus karena kita ingin MAPI betul-betul bersih dari pungli,” pungkas Tan Wijaya. (cr3/t)
