Kota Sukabumi Alami Kelangkaan Petani

CIKOLE – Sejak empat tahun terakhir ini Kota Sukabumi mengalami penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi sebagai dampak dari pembangunan.

Masalah itu belum sepenuhnya teratasi, kini pemerintah daerah harus dihadapkan pada persoalan baru yakni kelangkaan petani.

Bacaan Lainnya

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi Kardina Karsoedi mengakui saat ini jumlah petani aktif yang melakukan garapan sawah di tujuh kecamatan, sangat tidak sebanding dengan lahan pertanian yang ada saat ini seluas 1.486 Hektar.

Data yang diperoleh Radar Sukabumi menujukan hingga Oktober 2017 terdata jumlah petani mencapai 4.340 orang.

“Kalau dibandingkan luas lahan pertanian dengan jumlah petani saat ini, tentu tidak ideal. Sebab jika diperhitungkan, maka satu orang petani hanya menggarap lahan pertanian seluas kurang lebih 0.3 Hektar,” ungkap Kardina kepada Radar Sukabumi, Minggu (12/11).

Sementara itu terkait dengan masalah penurunan luas lahan pertanian di wilayah Kota Sukabumi ini, pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Dalam payung hukum itu, telah ditetapkan dari luas lahan pertanian yang tersisa saat ini 1.486 Hektar, sekitar 321 Hektar diantaranya menjadi lahan pertanian abadi.

Berkurangnya lahan pertanian yang umumnya berupa areal persawahan itu dipicu akibat alih fungsi menjadi kawasan pemukiman penduduk, pertokoan hingga infrastruktur jalan, salah satunya digunakan untuk membangun Jalan Lingkar Selatan.

“Perdanya baru diberlakukan satu tahun ini. Sekarang tengah disiapkan peraturan turunannya. Kita lihat saja, semoga saja keberadaan perda tersebut bisa efektif dalam melindungi lahan pertanian yang tersisa dari tindakan alih fungsi,” ungkap Kardina.

Data menunjukan pada tahun 2011 luas lahan pertanian yang tersebar di tujuh kecamatan di wilayah Kota Sukabumi mencapai 1.855 Hektar.

Memasuki tahun 2012, luasnya menjadi 1.752 Hektar atau berkurang sekitar 130 Hektar. Selang dua tahun kemudian, areal bercocok tanam tersebut menurun menjadi 1.543 Hektar. Kini luas lahan pertanian hanya tersisa 1.486 Hektar.

Koordinator Divisi Kajian Potensi Daerah Sukabumi Civil Society, Anza S mengemukakan terjadinya kelangkaan tenaga petani lebih disebabkan oleh regenerasi yang tidak lagi menganut faktor tradisi keluarga.

Kalangan anak muda saat ini lebih cenderung memilih untuk bekerja di industri maupun perkantoran.

“Dulu terdapat tradisi, jika orang tuanya bekerja sebagai petani, maka akan dilanjutkan oleh anaknya. tapi hal itu sudah bergeser, kini mayoritas anak muda lebih banyak memilih untuk bekerja di perusahaan.

hal tersebut bisa dimaklumi karena terjadinya pergeseran tuntutan tingkat hidup,” ujar Tjiptaning saat berkunjung ke Sukabumi, belum lama ini. (ton)

Ketersediaan lahan pertanian di wilayah Kota Sukabumi kian menyempit akibat tergilas pembangunan. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, penurunan luas areal pertanian itu mencapai lebih dari 280 hektar.

Berkurangnya lahan pertanian yang umumnya berupa areal persawahan itu dipicu akibat alih fungsi menjadi kawasan pemukiman penduduk, pertokoan hingga infrastruktur jalan, salah satunya digunakan untuk membangun Jalan Lingkar Selatan.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat, pada tahun 2011 luas lahan pertanian yang tersebar di tujuh kecamatan di wilayah Kota Sukabumi mencapai 1.855 Hektar.

Memasuki tahun 2012, luasnya menjadi 1.752 Hektar atau berkurang sekitar 130 Hektar. Selang dua tahun kemudian, areal bercocok tanam tersebut menurun menjadi 1.543 Hektar. Kini luas lahan pertanian hanya tersisa 1.486 Hektar.

Untuk melindungi sisa lahan tersebut dari tindakan alih fungsi, Pemda Kota Sukabumi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Dalam payung hukum itu, pemerintah daerah menetapkan tanah seluas 321 Hektar sebagai lahan pertanian abadi.
Kepala DKP3 Kota Sukabumi Kardina Karsoedi mengatakan peraturan daerahnya sudah disahkan, kini hanya tinggal menunggu

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berupaya mempertahakan sekitar seribuan hektare areal persawahan di Kota Sukabumi. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi lagi upaya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau kawasan industri.

“Yang namanya kota tidak ada pertanian yang luas, di Sukabumi hanya ada seluas 1.000 hektare lebih,” ujar Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz kepada wartawan Jumat (22/9).

Dengan luasan sawah itu, produksi padi habis hanya dalam jangka waktu satu bulan saja. Oleh karena itu kata Muraz, pemkot berupaya mempertahankan lahan pertanian yang tersisa tersebut.

Caranya dengan mengeluarkan peraturan peraturan (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Dalam perda ini sawah milik warga dikerjasamakan agar tetap sesuai dengan fungsinya sebagai lahan pertanian. Selain itu, lahan persawahan milik pemkot juga tidak diperbolehkan diubah fungsinya untuk kepentingan yang lain.

Muraz mengungkapkan, kondisi lahan pertanian yang terbatas ini menunjukkan Sukabumi lebih cocok sebagai kawasan pengolahan pertanian. Sementara untuk produksi pertanian bisa dilakukan di daerah lainnya.

Ditambahkan Muraz, selain masalah lahan, kendala lainnya dalam pengembangan pertanian yakni regenerasi pelaku pertanian. Hal ini kata dia disebabkan sudah jarang pemuda yang berusia sekitar 20 tahunan yang terjun menjadi petani.

Saat ini rata-rata usia petani sekitar 40 hingga 50 tahunan. Dia mengatakan, ketika petani tersebut berusia 70 tahun, dikhawatirkan sudah tidak bisa bercocok tanam lagi. Di sisi lain para pemuda sudah jarang yang tertarik menjadi petani.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi Ate Rahmat menambahkan, alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain menjadi perhatian serius pemerintah.

Pasalnya, penyusutan lahan pertanian nantinya akan mengancam ketahanan pangan daerah.

Ate mengatakan, pemkot dan dewan telah merampungkan pembahasan perda mengenai perlindungan lahan pangan berkelanjutan pada 2016 lalu.

Peraturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Keberadaan perda ini sebagai uaya untuk mencegah adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman maupun industri.

Dalam perda tersebut ujar dia, luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi lahan abadi mencapai sebanyak 321 hektare.

Ratusan hektare lahan tersebut berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Baros, Cibeureum, Lembursitu, dan Warudoyong.

Penetapan luas LP2B ungkap Ate, di dasarkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Saat ini total lahan pertanian yang tersisa di Kota Sukabumi mencapai sebanyak 1.468 hektare.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *