Kejari Kota Sukabumi Sebut, Ada Lima Terpidana Kasus NUSP-2

Elyas Mozart Situmorang
Pelaksana Harian Pidsus Kejari Kota Sukabumi, Elyas Mozart Situmorang

CIKOLE – Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi menyebutkan, terpidana kasus penyalahgunaan dana kawasan pemukiman kumuh perkotaan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, sebanyak lima orang.

Adapun empat orang diantaranya sudah menjalani hukuman, diantaranya berinisial EP, YS, TK, dan R. Adapun satu orang lagi, yakni AS baru dieksekusi pada beberapa hari lalu.

Bacaan Lainnya

“Iya, memang sebelumnya kita sudah mengekseskusi empat terpidana yaitu, EP, YS, TK, dan saudara R. Ke empatnya sudah menjalani hukuman, sedangkan AS baru kita eksekusi beberapa hari lalu, atas bantuan dari tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung,” ujar PLH Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Elyas Mozart Situmorang, kepada Radar Sukabumi, Senin (16/1).

Menurut Elyas, program yang biasa disebut Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) ini, merupakan program dari Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun nilai anggaran berbeda, seperti halnya pada tahun 2016 dikucurkan dana sebesar Rp1 milyar, pada tahun 2017 sebesar Rp900 juta, dan pada tahun 2018 sebesar Rp500 juta.

“Jadi apabila kita gabungkan secara global, berarti total dana yang di kelola sebesar Rp2,4 miliyar dan bermulanya laporan ini pada tahun 2019, setelah menerima laporan dari masyarakat, terkait adanya dugaan tipikor,” ungkapnya.

Elyas menjelaskan, pada saat putusan Pengadilan Negeri (PN) tingkat pertama, terpidana AS dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan.

“Kita melakukan upaya hukum, nah upaya hukum banding itu menguatkan putusan pengadilan, sambil menjalani putusan sampai di Mahkamah Agung (MA). Pada saat itu, statusnya masih terdakwa sehinga menjalani masa penahanan.

Kemudiam ketika sudah menjalani penahanan satu tahun itu, keluarlah putusan MA di 2021, pada saat itulah AS mengilang,” jelasnya.

Elyas menyebut, AS pernah dimintai keterangan dan pada saat itu, AS sempat melakukan pembelaan atau alibi.

“Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui putusan itu sudah ingkrah, nah alibinya seperti itu dah sah-sah aja sih namanya juga alibi,” sebutnya.

Lanjut Elyas, adapun kerugian uang negara sebesar Rp576 juta, dan dendanya Rp200 juta subsider kurungannya enam bulan. Hal itu, apabila terpidana tidak membayarkan dendanya.

“Namun ketika uang pengganti, mengacu pada Undang-Undang Tipikor, berarti hasil dari tindakan pidana korupsi yang dinikmati oleh pribadi. Sehingga AS berkewajiban untuk mengembalikan keuangan negara, tentunya kami dari tim eksekutor, akan berkomunikasi dengan intelijen untuk melakukan pelacakan aset,” pungkasnya. (Cr4/t)

Pos terkait