GMNI-PMII Juga Desak Tukin Direalisasikan

  • Whatsapp

SUKABUMI – Setelah DPRD Kota Sukabumi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk merealisasikan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kota Sukabumi terus bergulir.

Kini, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan seperti Gerekan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi juga ikut-ikutan mendesak Pemkot Sukabumi untuk merealisasikan kebijakan Tukin tersebut.

Bacaan Lainnya

Mereka menilai, kebijakan tukin tersebut dapat menghilangkan kesenjangan antara aparatur sipil negara (ASN) dari sisi pendapatan honorarium kegiatan.

“Ini menjadi salah satu dorongan yang perlu dilakukan. Tidak lain, kebijakan ini (Tukin, red) untuk peningkatan kesejahteraan secara merata. Dari mulai PNS yang bekerja di Pemkot, di SKPD sampai Ke kecamatan dan kelurahan,” ungkap Ketua Umum GMNI Sukabumi, Dewek Sapta Anugrah kepada Radar Sukabumi, Kamis (5/10).

Menurut Dewek, setelah kebijakan tersebut direalisasikan, dirinya mengharapkan proses pelayanan dan peningkatan kwalitas bagi para badi negara itu terus dilakukan. Terutama bagi para abdi masyarakat yang bekerja di wilayah.

Pasalnya, PNS yang berada di wilayah jauh dari kesejahteraan jika dilihat dari honorarium yang diterimanya di luar gajih setiap bulannya.

“Bisa juga kan, pelayanan di daerah (kecamatan dan kelurahan, red) jelek itu gara-gara kurang sejahtera. Coba bayangkan, pekerjaan sulit honor-honor ga ada. Beda dengan intansi yang banyak kegiatannya,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Dewek, agar terciptanya kesejahteraan yang merata antar PNS yang mengabdikan diri di Kota Sukabumi itu.

Dirinya mengharapkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD/OPD) dapat mendukungnya. Pasalnya, hal itu dapat meminimalisir peraktik korupsi di lingkungan instansi. Setelah kebijakan Tukin dilaksanakan, mereka (PNS, erd) akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan pangkat, golongan dan jabatannya.

“Itu nanti akan merata untuk semua PNS dan honor-honor akan dihilangkan. Masa, untuk kesejahteraan sesama PNS saja sudah tidak saling mendukung,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Umum PMII Kota Sukabumi, Hendra mengungkapkan, dirinya mengaku merasa heran jika kebijakan Tukin masih belum dapat direalisasikan oleh Pemkot Sukabumi.

Padahal menurutnya, itu semua untuk kesejahteraan para pelayan masyarakat yang berada di lingkungan Kota Sukabumi.

“Jujur saya heran. Kenapa masih belum direalisasikan? Kalau honor-honor segelintir orang hilang, itu seharusnya tidak jadi pertimbangan. Karena, kemanfaatkan tukin ini untuk semua PNS kok, bukan sebagian tapi semuanya,” katanya.

Sekarang, lanjut Hendra, tinggal bagaimana Walikota Sukabumi menyikapi kebijakan tukin tersebut. Terutama tentang kesejahteraan yang merata antar PNS yang diukur dari kinerjanya sendiri ketika melayani masyarakat. Apalagi kebijakan itu tidak membebani APBD terlalu besar.

“Kalau Pak Wali mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bertari tukin direalisasikan. Karena, tukin untuk PNS akan diukur dari kinerjanya. Eksesnya, semua PNS akan bekerja secara serius. Jika tidak, berarti Pak Wali secara tidak langsung tidak memperhatikan kesejahteraan yang merata antar PNS, atau Pak Wali punya pertimbangan lain ya,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo menanggapi kebijakan itu memang dapat meningkatkan kesejahteraan pelayan masyarakat di Kota Sukabumi. Apalagi kebijakan itu tidak membebani APBD terlalu besar.

“Saya mendengar, kajiannya sudah dilakukan. Tapi, kenapa sampai sekarang tidak mau menerapkan kebijakan tukin itu, ada apa? Apa karena ada salah beberapa SKPD/OPD yang menolaknya?,” katanya.

Soalnya, lanjut Faisal, dirinya mendapatkan informasi bahawasanya ada sebagian OPD yang dinilai basah oleh dirinya menolak kebijakan tukin itu diterapkan. Pasalnya, honor-honor yang sering didapatkan oleh para PNS yang berada di SKPD/OPD basah itu akan hilang.

“Contohnya DPPKAD, tak mau tuh menerapkan tukin. Karena, ada beberapa honor yang akan hilang dan nilianya cukup besar ya. Alasan mereka (DPPKAD, red) belum waktunya kebijakan itu diterapkan dan dapat mempengaruhi belanja langsung dan tidak langsung. Tapi, nyatanya tidak membebani APBD kok,” tegasnya. (Cr5).

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *