CIKOLE-– Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FKGMNU) Kota Sukabumi, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Sukabumi yang kembali menormalisasikan tujuh ruas jalan yang sempat dibanjiri pedagang kaki lima (PKL).
“Alhamdulullah walaupun sempat para pedagang memadati area di tujuh ruas pasar, namun setelah lebaran pemerintah telah menertibkan lagi,” ujar Wakil Ketua Exsternal FKGMNU Muhmmad Yahya kepada Radar Sukabumi Jumat (6/5).
Lanjut Yahya, saat ini tinggal bagaimana mana Pemkot dan unsur terkait untuk menjaga hasil normaliasasi tersebut, sehingga tidak ada lagi PKL yang menjamur di tujuh ruas jalan. “Kalau tidak dijaga oleh setiap stakeholder tentunya ini akan sia-sia kedepannya,” tegasnya
Yahya pun meminta, setelah penormalisasian tujuh ruas jalan ini, pemerintah harus hadir dan memberikan solusi kepada para PKL serta memberikan pemahaman agar para PKL bisa berjualan tanpa melanggar aturan.
“Tentunya mereka punya ke inginkan berjualan lagi. Kalau memang di tujuh ruas jalan itu tidak boleh. Tentunya sousi nya pasar pelita, nah bagi mana pemerintah dan pengembang mencari alternatif nya. Apalgi banyak pedagang yang tidak sanggup dengan biaya yang ditawarkan,” terangnya.
Yahya juga mengapresiasi kepada beberapa para PKL yang berinisiatif melakukan penertiban secara mandiri. Bahkan, tidak adanya penolakan pembongkaran lapak dari para PKL.
“Selanjutnya harapan kita memang semua PKL yang ada bisa masuk dan berdagang di Pasar Pelita. Dan kebijakan-kebijakan pengelolaan Pasar Pelita mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada PKL untuk bisa berjualan disana,” harapnya.
Ia pun mendorong, pihak pengelola Pasar Pelita bisa lebih memperhatikan para PKL khususnya dalam harga sewa secara kompetitif dan terjangkau.
Sehingga semua PKL yang ada, bisa mendapatkan lokasi dagang yang baru dan nyaman dengan harga terjangkau.
“Harganya jangan memberatkan pedagang, dan informasi yang saya dapat dari pengelola Pasar Pelita sudah menurunkan harganya, kita sangat apresiasi hal itu,” bebernya.
“Karna kepentingan masyarakat jauh lebih penting, makanya kata kepentingan ini masyarakat harus di utamakan,” pungkasnya. (cr1/t)
