CIKOLE, RADARSUKABUMI.com – Bantuan sosial dari pemerintah pusat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) menuai kontroversi di tengah masyarakat. Soalnya progam tersebut tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut diakui Dinas Sosial Kota Sukabumi.
Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, dr Rita Fitrianingsih mengaku banyak menerima keluhan masyarakat mengenai anggaran PKH yang tidak tepat sasaran. Hanya Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat apa-apa, soalnya program PKH ini merupakan langsung dari pemerintah pusat. ” Banyak keluhan ke kami, itu pun kayanya se-Indonesia,” akunya.
Rita mengatakan PKH merupakan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial. Penetapan sasarannya pun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mengetahui itu.
” Kita sama sekalai tidak tahu, PKH itu semua oleh pusat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,” ujarnya,
Diterangkannya, PKH itu mulai dilakukan dari beberapa generasi Presiden sebelumnya. Barangkali belum termanage dengan baik mengenai data tersebut, sehingga disarankan masyarakat kurang tepat sasaran.
” Problemnya, ketika seseorang itu sudah mendapatkan PKH, ataupun lulus dalam tahap graduasi, itu harus kemauan sendiri, ngerti gak? Harusnya, dia ngomong aku sudah kaya, aku ga mau lagi terima PKH. Ga boleh dipaksakan diambil,” jelasnya.
Posisi Pemerintah daerah kata Rita hanya memantau saja dan menghimpun laporan dari masyarakat. Tetap saja masukan data itu dari pendamping PKH. ” Tapi data itu yang mengedit pusat pihak Kemensos,” akunya.
Ke depannya, kata Rita, di 2020 dengan single data sehingga otomatis data kemiskinan tergradasi satu- satu. Selain itu, mulai bulan ini ada tim dari pemerintah pusat melalui BUMN pemerintah untuk memverifikasi dan validasi data penerima program bansos pusat. ” Tim itu nanti memverifikasi 25 ribu orang, salah satunya penerima bantuan sosial PKH, apakah mereka masih laik atau tidak,” jelasnya.
(bal/t)
