BPJS Kesehatan Sanksi Perusahaan Nakal

SUKABUMI— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak main-main untuk menindak perusahaan nakal khususnya Badan Usaha (BU) yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan selama lebih dari tiga bulan. Melalui MoU dengan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi akan menyeret perusahaan tersebut ke jalur hukum. Hal tersebut sudah diperlihatkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dengan memanggil tujuh diantaranya Perusahaan BU yang menunggak pembayaran.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi Nandang Kushendrayana mengatakan, pihaknya sudah melayangkan sejumlah nama perusahaan yang menunggak iuran pembayaran ke Kejaksaan Kota Sukabumi untuk sebelumnya dilakukan mediasi terlebih dahulu. “Kita ada tujuh BU yang menunggak pembayaran lebih dari 3 bulan , karena ini menyangkut kesejahteraan karyawan mereka juga dan sudah kita laporkan ke kejaksaan untuk dilakukan mediasi,” terangnya, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Dikatakan dia, selama proses mediasi dari tujuh perusahaan yang dilaporkan empat perusahaan diantaranya sudah beritikad baik dengan melakukan pembayaran langsung ditempat. Sementara tiga perusahaan lainnya masih dalam proses pemanggilan. Adapun ketujuh perusahaan yang melakukan penunggakan tersebut diantaranya berupa yayasan sekolah, radio, apotik dan sejumlah perusahaan lainnya.

Diungkapkan dia, piutang iuran BPJS Kesehatan merupakan piutang negara. Dimana terdapat kewajiban perusahaan untuk melunasi iuran. Dampaknya, apabila karyawan beserta keluarganya mengalami sakit atas penyakit yang dideritanya maka BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan proses penjaminan atas pelayanan kesehatan nya, sebab status kepesertaannya tidak aktif. “Tentu ini sangat merugikan bagi karyawan beserta anggota keluarganya,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukabumi, Suntoro mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk mengingatkan perusahaan yang bandel terhadap tunggakan iuran, seperti pengiriman surat SP I dan SP II, namun pihak perusahaan tidak memberikan itikad baik, sehingga kami lakukan upaya penindakan hukum ini.

“Karena ini masih pada tahap 1 jadi kita coba lakukan mediasi, jika misalnya perusahaan ini ada itikad baik dengan langsung membayar makan permasalahan selesai, tetapi setelah dipanggil dan diberi kesempatan tetapi masih ngeyel terpaksa kita tempuh jalur hukum,” imbuhnya. Ia berharap dengan adanya sanksi tegas ini bisa memberikan efek jera bagi perusahaan yang nakal.

 

(wdy/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *