SUKABUMI – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Aktivis (ARA) Sukabumi Raya, mengelar unjuk rasa di Halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Jumat (18/9).
Dalam aksinya, ratusan massa ini menuntut Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mencopot jabatan Menteri Agama RI, Fachrul Razi karena kerap melahirkan kegaduhan dan menggerus kepercayaan publik.
“Ya, mulai dari pernyataan Menteri Agama yang Asal Bunyi (Asbun), tidak produktif dan cenderung menyepelekan syariat Islam, hingga terbongkarnya kasus korupsi uang yang melibatkan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, pemotongari dana BOS untuk sekolah Depag dan program sertifikasi untuk da’i atau muballigh yang dikhawatirkan akan dijadikan sebagai alasan rezim untuk membatasi kegiatan dakwah amar ma’ruf nahyi munkar,” ungkap salah seorang Koordinator Aksi sekaligus sebagai Ketua Bang Japar Indonesia (BJI) Sukabumi, Budi Lesmana kepada Radar Sukabumi, Jumat (18/9).
Menurutnya, Kementerian Agama merupakan kementerian yang bertugas membantu menyelenggarakan agenda pemerintahan dalam bidang agama.
Kenyataannya, saat ini Kementrian Agama menjadi sumber kegaduhan dan menjauh dari niIai-niIai akhlak.
“Semua tidak lepas dari peran Menteri Agama yang telah gagal memimpin institusi kementrian ini, karena Iebih banyak melahirkan hal yang nonproduktif dan menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan di tengah ummat,” ujarnya.
Sebab itu, sambung Budi, ARA Sukabumi Raya saat ini mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk melengserkan Fachrul Razi dari jabatannya saat ini.
“Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan saat ini yakni, meminta agar Presiden RI segera memecat Menteri Agama karena jelas bukan orang yang tepat dibidangnya, meminta agar aparat segera menangkap pelaku dan otak pelaku yang mencoba pembunuhan kepada para ulama, stop kriminalisasi serikat Islam, stop sertivikasi da’i atau muballigh yang belakangan menjadi kontropersi, kemudian menghentikan priming yang selalu menyudutkan ajaran Islam, bersihkan Kementrian Agama liberalisme, komunisme dan syiah,” ungkapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman memaparkan, pihaknya siap menampung semua aspirasi masayrakat dan saat ini sudah disampaikan kepada DPR RI.
“Mereka ini merasa kecewa dengan pernyataan Mantri Agama dan sudah membuat umat Islam tersinggung. Disini kami hanya menampung aspirasi masyarakat dan sudah kami sampaikan kepada DPR RI sesuai permintaannya. Karena yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan itu Presiden,” singkatnya. (bam/t)
