RADAR SUKABUMI – Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi yang membahas upaya mengatasi jaringan internet di area blank spot dengan mengikutsertakan 23 Kepala Desa, dilaksanakan di Aula PLUT Cikembang, Kamis (23/6/2022).
Kepala DKIP Kabupaten Sukabumi melalui Sekretaris DKIP Herdy Somantri mengatakan, untuk merealisasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan agenda besar Smart City perlu sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta persiapan sistem jaringan internet yang memadai.
” Tahun ini Diskominfo baru bisa mengintervensi sebanyak dua puluh tiga desa untuk menyediakan jaringan internet di beberapa wilayah yang masih blank spot. Selanjutnya secara bertahap kita akan mengintervensi setiap area tanpa jaringan internet sehingga kedepan kabupaten Sukabumi menjadi zero blank spot,” ungkap pria yang akrab disapa Bima tersebut.
Masih dikatakan Bima, kendala geografis luas wilayah menjadi salah satu kendala yang menyebabkan jaringan internet belum sepenuhnya merata. Menurutnya dari hasil inventarisir indeks desa membangun terdapat 115 titik di sebagian wilayah desa yang dikategorikan area blank spot, jadi bukan berarti total keseluruhan di Desa itu blank spot.
” Ketersediaan internet ditengah masyarakat, merupakan fasilitas pelayanan publik secara digital sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 25 tentang pelayanan publik, hal itu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan potensinya,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal Kominfo akan menyediakan jaringan internet desa, dan selanjutnya akan dikelola oleh BUMDes masing-masing desa.
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Gun-gun Gunardi, menyatakan dukungan terhadap program desa digital.
Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya pengembangan profil desa berbasis potensi, karena itu Kepala Desa yang hadir mengikuti rakor merupakan wilayah desa yang masih memiliki area tanpa jaringan internet.
“Kedepan kita proyeksikan seluruh desa bisa melaksanakan digitalisasi pelayanan publik. Gun-gun menegaskan intervensi ke wilayah blank spot merupakan mendukung terhadap visi misi Bupati dan wakil Bupati Sukabumi dalam mewujudkan zero blank spot.
“Karena itu, kami berharap program ini juga di dukung oleh seluruh stakeholder,” pungkasnya. (*)
