Tiga Koruptor Pejabat Perumda-ATE Mulai Disidang, Kuasa Hukum Minta Satu Minggu untuk Membela

DISIDANG : Suasana tiga mantan pejabat Perumda-ATE saat menjalani sidang perdana di PN Tipikor Bandung.
DISIDANG : Suasana tiga mantan pejabat Perumda-ATE saat menjalani sidang perdana di PN Tipikor Bandung.

SUKABUMI —  Tiga Koruptor mantan pejabat Perusahan Daerah Aneka Tambang Energi (Perumda-ATE) Kabupaten Sukabumi, yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), akhirnya menjalani sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Siju melalui Kasi Intelijen Wawan Kurniawan kepada Radar Sukabumi mengatakan, tiga mantan pejabat perusahaan plat merah yang terlibat kasus Tipikor tersebut, diketahui bernama Rusli sebagai Direktur Utama Perumda ATE periode 2015-2016, Direktur Operasional Zainal Mustofa dan Bendahara Perumda ATE bernama Amat Khoir itu, telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada Rabu (21/02) siang.

Bacaan Lainnya

“Iya, tiga terdakwa kasus Perumda-ATE Kabupaten Sukabumi itu, sudah menjalani sidang perdananya dengan baik dan lancar,” kata Wawan kepada Radar Sukabumi pada Jumat (23/02).

Sidang tersebut telah berlangsung sekitar 1,5 jam lamanya, tepatnya di mulai pada pukul 11:00 WIB dan selesai pukul 12:30 WIB. Pada sidang perdana kasus itu, telah dihadiri oleh tiga Mejelis Hakim dan dua orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Yakni Achmad Iman dan Panji Wijanarko juga dihadiri oleh kuasa hukum dari tiga orang terdakwa tersebut.

“Usai sidang berjalan, pihak kuasa hukum dari tiga orang pelaku meminta eksepsi kepada Majelis Hakim selama satu pekan,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Sukabumi ini, terjadi pada tahun 2015 silam. Kasus tersebut, sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisan pada tahun 2017 lalu.

“Agenda sidang perdana kemarin, adalah pembacaan dakwaan kepada tiga orang terdakwa yang diduga telah merugikan keuangan negara,” bebernya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *