SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus melakukan upaya penertiban sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perizinan. Salah satunya melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan yang digelar Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi mendampingi Komisi I DPRD bersama instansi terkait untuk melakukan rapat sekaligus kunjungan lapangan ke sejumlah perusahaan, guna meninjau langsung kelengkapan perizinan usaha.
Kasi Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Cecep Supriadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi telah memenuhi ketentuan perizinan. “Pengawasan difokuskan pada beberapa jenis perizinan penting, di antaranya Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” ujarnya.
Pengawasan pertama dilakukan di Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, dengan menyasar sejumlah perusahaan di kawasan tersebut. Komisi I DPRD didampingi instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Peternakan, Camat Nagrak, Camat Cicurug, serta jajaran direksi PT Manggis VI dan PT Konstan Indonesia. “Dalam forum, para pihak melakukan dialog sekaligus evaluasi terkait kelengkapan administrasi perizinan perusahaan, termasuk memberikan arahan agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum,” terang Cecep.
Sekitar pukul 13.00 WIB, rombongan melanjutkan agenda pengawasan ke PT Sarandi Karya Nugraha di Komplek Sentris, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan DPMPTSP, Bapenda, Camat Cisaat, serta jajaran manajemen perusahaan.
