Penyelewengan BLT DD Lengkong ‘Dicium’ Kejari

  • Whatsapp
Kepala Subseksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejari Kabupaten Sukabumi, Elga Nur Fazrin.

LENGKONG — Setelah kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong di demo ratusan warga akibat dugaan melakukan pemotongan anggaran bansos untuk warga terdampak Covid 19 sebesar Rp200 ribu perorang kini menjadi sorotan Kajaksaan.

Kepala Subseksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejari Kabupaten Sukabumi, Elga Nur Fazrin mengatakan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menilai terkait dugaan pemotongan dana BLT yang bersumber dari dana desa itu, dalam hukum mengenal asas praduga tak bersalah.

Bacaan Lainnya

“Setiap permasalahan yang timbul mengenai BLT yang dilaporkan ke pihak Kejari Kabupaten Sukabumi, maka akan kami tindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket),” kata Elga kepada Radar Sukabumi, Jumat (24/7).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika ada laporan pengaduan dari masyarakat yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, pihaknya akan melakukan berbagai upaya. Diantaranya akan melakukan puldata dan pulbaket sesuai arahan pimpinan secara berjenjang.

“Kami harap aparat desa bisa amanah dalam pemberian BLT ke warga. Selain itu, bila ada persoalan mengenai dugaan penyelewengan anggaran, disarankan warga agar melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi,” bebernya.

Apabila merupakan ranah tindak pidana korupsi, maka oknum maupun pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus bersiap menghadapi ancaman pidana dalam Undang-undnag Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Iya, dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal empat tahun kurungan penjara,” ujarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *