Tahun Ini, Raperda Parkir Rampung

CIKEMBAR – Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi saat ini tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan parkir. Jika memungkinkan dan menguntungkan pemerintah daerah, sistem pengelolaan akan dipihak-ketigakan. Ditargetkan, Perda tersebut rampung akhir tahun ini.

“Tujuan utama dari Perda ini untuk lebih menertibkan pengelolaan parkir. Jangan sampai ada kendaraan yang parkir sembarangan sehingga mengganggu arus lalu lintas,” ujar Kadishub Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin (29/9).

Bacaan Lainnya

Menurut Thendy, dalam Perda yang tengah dibahas itu, pengelolaan parkir mutlak sepenuhnya merupakan kewenangan Dishub Kabupaten Sukabumi. Hanya saja, konteks pelaksanaannya ada di area parkir tepi jalan dan juga ada di kawasan khusus.

“Kalau tepi jalan, itu kita yang mengelola. Sementara kawasan khusus seperti rumah sakit dan pasar, itu sudah dipihak-ketigakan. Namun secara hirarki, urusan parkir merupakan kewenangan Dishub,” imbuhnya.

Dalam Perda itu, lanjut Thendy, terdapat perbedaan antara tarif parkir di tepi jalan dengan yang berada di kawasan khusus. Untuk tarif parkir di tepi jalan, kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp1 ribu, sementara roda empat atau lebih Rp2 ribu. “Sementara tarif di kawasan khusus, itu menggunakan tarif progresif, artinya besaran tarifnya sama tapi hitungannya perjam. Kalau di tepi jalan tidak menggunakan limit waktu,” bebernya.

Terkait dengan keuntungan dari tarif parkir untuk pemerintah daerah, Thendy menyebutkan, parkir di tepi jalan sepenuhnya akan masuk pada kas daerah. Sementara parkir di kawasan khusus, akan dikenakan pajak sebesar 30 persen untuk pemerintah daerah. “Kalau pun nanti parkir di tepi jalan dipihak-ketigakan, tentu harus menguntungkan pemerintah daerah. Ini semata-mata untuk lebih tertib dan menggenjot PAD kita,” terangnya.

Dikatan Thendy, saat ini Perda tersebut tengah dalam pembahasan dengan DPRD Kabupaten Sukabumi. Ia menargetkan, tahun ini Perda tersebut selesai, sehingga tahun depan bisa direalisasikan. “Insyaallah tahun ini selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Informasi dan Publikasi Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (LK2TAS), Bakti Danurhadi menambahkan, memang persoalan parkir harus segera ditertibkan.

Pasalnya, saat ini banyak oknum yang memanfaatkan area parkir untuk keuntungan pribadi. “Selama ini, mereka narik tarif parkir, tapi uangnya tidak jelas ke mana. Kami sepakat, jika parkir di Kabupaten Sukabumi harus dikelola dengan baik oleh Pemda,” singkatnya. (ren)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *