Dari seluruh masyarakat yang ditargetkan memiliki JKN-KIS itu dibayar oleh pemerintah kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) menggunakan anggaran jaminan kesehatan.
“Jadi, anggaran jaminan kesehatan daerah itu nanti dialokasikan untuk pembayaran premi JKN-KIS masyarakat. Dalam waktu yang dekat kami bakal lakukan pertemuan antara pemerintah dan BPJS,” Tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo menambahkan, untuk verifikasi data kepesertaan Jamkesda yang diintegrasikan ke JKN-KIS dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
“Data awal penerima Jamkesda kamj berikan ke Dinkes, nanti verifikasi ulang dilakukan oleh Dinkes,” singkatnya. (cr15/d)
