SUKABUMI — Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono mengikuti kegiatan Praktik Baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, tepatnya di Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Rabu (26/08). Kegiatan yang digagas oleh Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) RI ini diikuti Presiden RI Joko Widodo serta seluruh Gubernur dan Bupati atau Walikota se-Indonesia.
Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, bahwa sasaran dalam kegiatan ini telah mencakup dua hal. Yakni peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan.
“Selain itu, kegiatan ini juga untuk penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Starnas PK),” kata Firli dalam pemaparannya melalui virtual, Rabu (26/08).
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan, pihaknya telah menegaskan kembali komitmennya bersama seluruh jajaran pemerintah dalam memberantas korupsi. Untuk itu, terkait aksi pencegahan korupsi, dirinya telah meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan reformasi sektor perizinan dan sektor pelayanan publik. Di mana sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan rakyat.
“Seperti pelayanan administrasi pertanahan, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan pelayanan lainnya,” jelasnya.
Untuk itu, dalam memberantas korupsi orang nomor satu di Indonesia ini, meminta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, terutama dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam.
Selain itu, prioritas juga diberikan pada peningkatan transparansi penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dan pengadaan barang serta jasa. “Saya sudah perintahkan untuk penyaluran bantuan sosial dan dana hibah harus lewat banking system,” tegasnya.
Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, dirinya mendukung penuh penguatan KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian.
“Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi Kejaksaan, Kepolisian agar menghasilkan penegak- penegak hukum yang profesional. Ini supaya pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif,” paparnya.
Selain langkah pencegahan dan penegakan hukum, menurutnya perlu memperkuat budaya anti korupsi, baik di kalangan penyelenggaraan negara maupun masyarakat. “Kita perlu membudayakan sikap jujur, berintegritas, serta tidak permisif pada pungli, suap maupun tindak pidana korupsi lainnya,” pungkasnya. (den/d)
