Sementara hambatan terakhir, lanjut Deni ialah terlalu panjangnya birokrasi pada tata niaga hasil pertanian sebelum sampai ke tangan konsumen. Ini tentunya menjadi sebuah persoalan yang dampaknya menghambat pada kemajuan petani.
“Sekarang coba kita lihat di lapangan, dari petani sampailah ke pengepul A, dari A sampai kepada pengepul B, hingga akhirnya barulah sampai ke tangan konsumen.
Birokrasi tata niaga inilah yang harus kita pangkas, supaya waktu yang digunakan pun efisien. Namun kan yang membuat sedih kita, petani sendiri tidak tahu harga di pasaran. Jadi mereka berkutat dipersoalan itu,” jelasnya.
Dengan memperhatikan tiga persoalan tadi, Deni mengaku pihaknya saat ini terus berusaha untuk mencarikan solusi supaya hambatan para petani bisa diminimalisir.
Seperti diantaranya dengan mengupayakan sertifikasi hasil pertanian, menghidupkan Gapoktan dan mempersingkat waktu sampainya hasil pertanian kepada konsumen.
“Ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh kami saja, perlu partisipasi dari semua pihak. Mulai dari hulu hinga hilir harus terlibat.
Kami Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi akan terus berupaya mencapai tujuan itu supaya petani di daerah kita memiliki peningkatan,” pungkasnya. (ren)
