Nestapa Para Petani di Kampung Nagrak Sukabumi

  • Whatsapp
Para petani asal Kampung Nagrak, Kabupaten Sukabumi (FOTO: LUPI RADAR SUKABUMI)

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Sudah ada 12 petani asal Kampung Nagrak, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dipanggil Polres Sukabumi Kota. Penanggilan para petani itu, berkaitan dengan pelaporan terkait pengrusakan pohon teh di lahan PTPN VIII Administratif Goalpara, yang berlokasi di Kampung Sukanangon, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Asep Dulah (54), salah seorang petani yang dipanggil menjelaskan, lahan yang telah di garapnya tersebut, merupakan lahan yang sudah tidak produktif. Artinya, pohon teh tersebut sudah terhalang oleh gulma. Selain itu, sepengetahuannya pohon teh pada lahan tersebut tidak pernah di panen.

Bacaan Lainnya

“Setahu kami, HGU pada lahan itu sudah habis, maka otomatis kembali pada negara dan kami masyarakat petani menggarapnya. Setahu saya, pohon teh di lahan itu tidak pernah di panen sehingga kami berinisiatif untuk menggarapnya,” jelasnya saat ditemui di Polres Sukabumi Kota, Selasa (14/7).

Rencana Asep dan para petani lainya, lahan tersebut bakal ditanami dengan holtikultura dengan tujuan untuk membantu pemerintah mewujudkan program ketahanan pangan.

“Awalnya rekan petani lainnya delapan orang yang dimintai keterangan, kemudian sekarang empat jadi jumlahnya 12 orang,” sebutnya.

Ditempat yang sama, Ketua Forum Komunikasi Kelompok Tani Sukabumi Utara, Dedi Suryadi menambahkan, persoalan tersebut merupakan konflik agraria. Adapun soal pergerakan para petani yang membuka lahan, karena sudah mengetahui bahwa HGU PTPN VIII Administratif Goalpara sudah habis.

“Intinya terkait komplik agraria, karena warga sudah tau, maka masyarakat tergerak dan petani membuka lahan. Harus diketahui, ini ril mereka petani, terhimpun dalam kelompok tani yang jelas, tapi mereka tidak tahu cara menggarap lahan PTPN,” tambahnya.

Menurutnya, para petani memanfatkan lahan yang sudah tidak produktif untuk ketahanan pangan. Jadi sebetulnya, tidak ada pertentangan. Maka dari itu, pihaknya harap penyelidikan ini dihentikan dan agar persoalan ini agar dilimpah ke gugus tugas agraria.

“Yang dirusak itu teh yang tidak pernah di petik, bahkan sudah banyak gulma. Kami menghormati proses hukum, kami minta di kaji jangan sebagai pidana perusakan tapi secara speseialis UU perkebunan karena akan terkait soal konflik agraria,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi, Rozak Daud memaparkan, persoalan tersebut menjadi catatan panjang konflik agraria di kabupaten Sukabumi. Dirinya berharap, tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum, karena tanah memiliki nilai sosial.

“Jadi hukum bisa batal apabila kita pertimbangkan kondusiftas di lapangan. Karena ini kebutuhan masyarakat atas tanah untuk kebutuhan, ungkapnya.

Dari data tentang PTPN VII ini, sudah habis haknya sejak 2006 dan 2013. Pada Peraturan Pemerintah nomor 40 1996 pasal 18, apabila HGU sudah tidak diperpanjang harus di eksekusi.

“Mereka mungkin mengajukan kembali, tapi HGU tidak bisa karena sudah 60 tahun .Berkaitan dengan 12 petani ini, saya harap harus cari solusi yang terbaik, agar petani tetap memiki hak untuk bercocok tanam. Saya minta jangan sampai ada kriminalitas atas pesanan dari perusahaan,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Cepi Hermawan membenarkan terkait pemanggilan para petani tersebut. Menurutnya, awal mulanya pemanggilan pada petani ini dari laporan perusakan pohon teh di PTPN VIII Goalpara.

“Perusakan tersebut, dengan mengunakan gergaji dan golok, sementara pohon yang sudah ditebang oleh para petani 900 pohon di atas lahan kurang lebih 1 hektar lebih,” pungkasnya. (upi/rs)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *