Muspika Cicantayan Ingkari Massa

CICANTAYAN – Masyarakat Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan kembali menelan pil pahit, setelah tuntutannya tidak dikabulkan oleh jajaran Muspika dan panitia Pilkades pada pertemuan lanjutan di Aula Kecamatan Cicantayan, kemarin. Sebagai bentuk perlawanan atas ketidak puasan, warga bertekad akan menempuh jalur hukum atas persoalan ini.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, kesepakatan yang telah dibuat dihadapan jajaran Muspika, para calon dan pihak terkait lainnya untuk membuka 86 surat suara tidak jadi dilaksanakan. Pasalnya, jajaran Muspika mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi nomor 51 tahun 2015 junto 56 tahun 2017.

Dalam pertemuan kedua kalinya itu, puluhan massa mendapat pengawalan cukup ketat dari aparat keamanan yang terdiri dari kepolisian, TNI dan Satpol PP. Bahkan, Kapolres Sukabumi dan Komandan Kodim 0622 turun tangan dan memantau langsung pertemuan tersebut.

Kuasa hukum ketiga calon Kepala Desa Cijalingan, Hera Iskandar mengungkapkan, secara prisnfi pihaknya menerima atas keputusan penolakan Muspika untuk membuka surat suara. Meskipun ia mengaku terdapat kejanggalan atas alasan yang disampaikan jajaran Muspika.

“Yang pasti kami terima, patuh dan tunduk. Namun yang jadi catatan, dalam forum sebelumnya terjadi kesepakatan dari seluruh calon untuk kembali membuka surat suara yang tidak sah,” ungkapnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (26/10).

Meskipun menerima dengan putusan tersebut, Hera mengaku langkah lanjutan akan tetap ditempuhnya. Dalam hal ini, ia berjanji akan memabwa persoalan ini ke ranah hukum.

“Kami bakal membuka lembaran kedua, ketiga dan seterusnya sampai keadilan dan keterbukaan terbukti,” tegasnya.

Hal senada disampaikan calon Kades nomor urut 3, Muhidin. Menurutnya, secara pribadi dirinya mengaku kecewa atas keputusan yang diambil Muspika. Namun, merujuk kepada aturan dan kepatuhan dirinya hanya bisa pasrah dan berserah diri.

“Kalau kecewa itu manusiawi, tetapi keputusan pemerintah saya lebih hormati. Tapi, langkah ini tidak bakal berakhir di sini. Kami akan lakukan langkah hukum,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Pemrintahan Desa, Hari Riyadi menjelaskan, dibatalkannya pembukaan kembali 86 surat suara itu lantaran merujuk kepada Peraturan Daerah nomer 51 tahun 2015 junto 56 tahun 2017, dalam pasal 57 dijelaskan, jika ada persoalan saat pemilihan kepala desa, maka harus diselesaikan saat itu juga.

“Kami rasa, atas pertimbangan bersama dan arahan bagian hukum pemerintah daerah juga, tahapan penyelenggaraan Pilkades Cijalingan telah usia. Jadi, tidak bisa diproses pasca pelaksanaan,” bebernya.

Kendati demikian, jika memang pihak yang tidak terima dan memprotes akan melanjutkan gugatan ke ranah hukum, namun Hari memastikan tahapan Pilkades hingga pelantikan Kades terpilih akan tetap berjalan.

“Misalkan, mereka melanjutkan ke ranah hukum hingga ke PTUN, pelantikan akan terus berjalan. Namun, jika memang terbukti dan berkekuatan hukum selanjutnya bisa saja Bupati yang memutuskan,” pungkasnya. (cr15/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *