SUKABUMI – Konflik internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi semakin memanas. Dua kubu kepengurusan, masing-masing dipimpin oleh Yandra Utama Santosa dan Gilang Gusmana, saling menegaskan legitimasi organisasi.
Kubu Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Yandra menegaskan kepengurusannya sah, konstitusional, dan telah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Yandra menyebut klaim sepihak dari pihak lain tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi memecah soliditas pemuda.
“Kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Sukabumi yang kami pimpin adalah sah, konstitusional, dan telah terdaftar di Kemenkum. Klaim sepihak tanpa dasar hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi organisasi dan demokrasi pemuda,” tegas Yandra.
Yandra juga mengkritik sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang dinilai tidak tegas dalam menyikapi konflik. Ia menilai sikap “dua kaki” Pemda justru memperkeruh suasana dan membuka ruang intervensi politik. Sebagai bentuk perlawanan konstitusional, pihaknya tengah melakukan konsolidasi besar-besaran bersama organisasi kepemudaan (OKP) dan siap menggelar aksi damai dengan mengerahkan hingga 10 ribu massa.
Di sisi lain, kubu Gilang Gusmana menolak anggapan adanya dualisme kepengurusan. Wakil Ketua OKK DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Isep Ucu Agustina, menegaskan kepengurusan Gilang memiliki jalur struktural berbeda sejak tingkat pusat hingga provinsi.
“Kami tidak merasa adanya dualisme kepengurusan. Secara struktural, DPD KNPI Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Bung Gilang Gusmana berbeda mulai dari DPP KNPI sampai DPD Jawa Barat. Lantas di mana dualismenya?” ujar Isep.
Isep menambahkan, pihaknya memilih fokus menjalankan kewajiban organisasi dan menghargai kepengurusan lain. Ia menekankan KNPI harus menjadi solusi atas persoalan daerah, mulai dari isu lingkungan, pendidikan, hingga ekonomi.
Isu dualisme mencuat setelah Gilang Gusmana ditetapkan sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi pada 27 Desember 2025, sementara sebelumnya Yandra Utama Santosa telah terpilih melalui Musda pada Mei 2025.(**)
