Ditegaskan Komarudin, kegiatan atau proyek pembangunan di seluruh instansi memang rawan terjadi pelanggaran. Rata-rata pelanggaran yang ditemukan ialah ketidaksesuaian spesifikasi.
“Makanya nanti, selain akan memeriksa kami juga sekaligus akan memberikan pembinaan kepada mereka,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjungsari, Dillah Hablillah mengaku, proyek pembangunan rabat beton yang dilaksanakan di Kampung Tanjungsari, RT 2/6 itu jumlah anggarannya sebesar Rp50 juta, dengan panjang 600 meter dan lebar 1,6 meter. Sementara proyek jembatan yang dibangun di Kampung Legok Bayur, anggaran yang digunakan ialah sebesar rp20,4 juta dan semua kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Neglasari.
“Saat warga datang ke kantor desa dan mempertanyakan terkait anggaran DD 2017 yang dialokasikan pada pembangunan rabat beton dan jembatan ini, sudah kami sampaikan dengan baik. Bahkan sebagai bentuk ketegasan, Ketua TPK-nya langsung kami ganti sesuai dengan aspirasi warga,” akunya.
Selain itu, Dilah juga mengaku ada sisa anggara dari proyek pembangunan kedua proyek itu. Meskipun demikian, ia mengklaim semua proyek telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Para pekerjanya pun adalah warga setempat.
“Ada sisa anggaaran dari kedua pembangunan itu sekitar Rp2 juta. Kami tahu adanya sisa ini setelah mempertanyakan langsung kepada TPK, karena mereka lah yang melaksanakannya dengan melibatkan warga setempat,” imbuhnya.
