“Jadi kami tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan, sampai berita acara dibuat pun kami tidak tahu SPK-nya. Makanya, dalam kegiatan ini kami tidak mau bertanggungjawab bila dikemudian hari ada masalah,” terangnya tegas.
Hal senada juga disampaikan Ketua Karang Taruna Kelurahan Jampangkulon, Muhammad Iqbal. Iqbal menyebutkan, proses awal pembangunan hingga mangkraknya seperti sekarang ini digarap langsung oleh pihak Kecamatan Jampangkulon.
Padahal seharusnya ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan kelurahan, terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Sebab nantinya akan menjadi fasilitas milik negara yang bisa dinikmati masyarakat.
“Dijadikannya Kelurahan Jampangkulon ini karena dilihat dari aspek kemandirian. Tapi kok, yang di atasnya tidak memberikan peluang kemandirian.
Kalau kondisinya begini, status kelurahan bisa disebut jauh tertinggal ketimbang desa yang hari ini bisa mengelola anggaran desa,” timpal Iqbal.
Ia juga memaparkan, renovasi gedung aula ini menggunakan APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2018 dengan menghabiskan dana Rp95.650.000.
