NAGRAK – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan anggota DPR RI mendatangi dua kampung Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Nagrak, kemarin (1/11).
Lawatan dua lembaga pusat tersebut untuk memperkuat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Desa Ciheulangtonggoh dan Desa Nagrak Selatan.
Anggota DPR RI Komisi IX, Dewi Asmara menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan integrasi KKB dengan mitra kerja komisi. Dimana, KKB diyakini cukup efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembanguan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
“Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program KKBPK dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan di tingkat pemerintah terendah (Rw/Rt),” jelasnya kepada Radar Sukabumi disela-sela sosialisasi intergrasi KKB di Desa Ciheulangtonggoh.
KKB, lanjut politisi berlogo beringin itu, merupakan tempat terintegrasinya seluruh program pembangunan dalam satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu. Dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
“Ini yang membedakan dari semuanya ciri khas kampung KB adalah integrasi antara program pembangunan yang tidak hanya satu sektor tetapi merealisasikan seluruh pembangunan di kampung KB itu,” ungkapnya.
Ia mengharapkan, kampung ini dapat meningkatkan kualitas masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Karena tujuan akhir pembentukan kampung KB adalah itu. Namun demikian, pihaknya berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan seluruh program KKB.
“Program KKBPK ini dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Adpin BKKBN Jawa Barat, Yudi Suryadi menambahkan, Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria utama yaitu wilayah yang memiliki jumlah Pra KS dan KS-1 (miskin) diatas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada, dan jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
“Setelah terpenuhi kriteria utama tersebut, selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria kumuh, pesisir atau nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), Bantaran Kereta Api, kawasan miskin (daerah kota), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan daerah padat penduduk,” bebernya. (cr15/t)
