Badri menegaskan memang semua membutuhkan pendampingan terkait dengan hukum seperti halnya keberadaan semacam tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan persoalan yang ada di desa, salah satunya tenaga ahli dibidang hukum untuk menyelesaikan, membantu persoalan persoalan hukum di pemerintahan desa.
“Dan juga tenaga ahli yang keilmuan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, secara ekonomi, sosial, seni budaya dan yang lainnya, itu saya kira sangat bangus, kembali lagi lagi persoalan aturan yang harus di terapkan,” bebernya.
Untuk itu Badri menyambut baik dengan turunnya inspektorat memanggil puluhan kepala desa dengan harapan adanya solusi terbaik dan menjadi positif untuk kedepannya, juga pemerintahan desa tidak dibingungkan dengan persoalan persoalan.
“Sementara di masyarakat tentu lebih banyak yang dihadapi pemerintahan desa mulai dari kepala desa dan aparaturnya, nah kitapun tentu harus memikirkan bagaimana solusi solusinya dan itu tidak gampang menurut saya bahwa ada orang, lembaga atau organisasi yang membantu didalam proses penanganan persoalan persoalan yang ada di desa,” paparnya.
“Intinya fraksi demokrat menyambut baik dengan langkah langkah yang diambil inspektorat harapannya inspektorat bisa menemukan dan mengambil langkah cepat untuk bagaimana mencari solusi terkait program yang dimaksud ini,” tandasnya. (Ndi).
