DPRD Kabupaten Sukabumi dan Buruh Tolak Wacana PPN Sembako

DPRD Kabupaten Sukabumi
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengaku prihatin atas wacana PPN sembako.

“Sementara masyarakat atau rakyat kelas bawah hanya disuguhi “permen bantuan langsung tunai atau BLT” yang sifatnya jangka pendek atau sementara,” ujarnya.

Atas pro kontra wacana kebijakan pemerintah ini, Popon pun mengingatkan pemerintah untuk berbenah diri. Yang pertama kembali fokus untuk penanganan Pandemi yang kian menunjukkan tren kenaikan. Kedua, fokus pada program vaksinasi massal.

Bacaan Lainnya

“Sebagai catatan sampai hari ini program vaksinasi terhadap buruh seolah diabaikan oleh pemerintah. Dan tawaran pemerintah untuk mempercepat vaksinasi untuk buruh dengan vaksin gotong royong sebenarnya harus dibeli atau ditanggung oleh pengusaha,” cetus Popon.

Ketiga, Popon mengingatkan pemerintah Untuk menghentikan menggulirkan wacana yang kontra produktif apalagi wacana pengenaan pajak sembako dan pendidikan karena itu akan semakin membingungkan nalar publik.

“Kalau ini jadi diimplementasikan jelas akan semakin menambah deret penderitaan bagi rakyat khsusunya masyarakat ekonomi bawah karena tanpa pajak pun saat ini daya beli rakyat sudah rendah apalagi kalo dikenakan pajak akan semakin menurunkan daya beli rakyat,” ungkap Popon.

“Dan keempat, daripada menggulirkan wacana pengenaan pajak untuk sembako dan pendidikan, lebih baik pemerintah fokus untuk menjaga stabilitas harga sembako yang terjangkau oleh rakyat dan membenahi sektor pendidikan itu sendiri yang bisa meningkatkan kemampuan dan daya saing rakyat bukan malah sebaliknya. Karena kondisi sektor pendidikan saat ini apalagi di tengah Pandemi sangat menurun,” pungkasnya. (cr1/izo/t)

Pos terkait