“Mengkritik boleh, asal jangan sampai lebih kepada tendensius. Dalam Islam kan ada istilah tabayun, kenapa tidak dilakukan hal itu. Jadi kalau ada pihak yang mau menyoalkan bahkan mendemo soal penanganan gizi buruk kepada kami, itu sangat salah alamat,” pungkasnya.
Sementara itu, aksi yang direncanakan digelar pada Rabu (23/5) kemarin dari Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (Somasi) ke Gedung Negara Pendopo Sukabumi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada Rabu (23/5) batal digelar. Somasi menyadari, persiapan aksi belum dilaksanakan secara matang.
“Iya demonya tidak jadi, karena masih banyak persiapan yang belum dipenuhi. Seperti laporan secara tertulis kepada pihak kepolisian,” singkat Ketua Presedium Somasi, Ronald Saepul.
Berbeda dengan keduanya, Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas) menilai, untuk memastikan program tersebut sesuai dengan peruntukannya, selaiknya lembaga terkait dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Sukabumi turun tangan untuk melakukan pemeriksaan secara khusus. Dikhawatirkan, pelaksanaan program penunjang penanganan gizi buruk ini tidak sesuai.
“Kalau kita perhatikan, kasus gizi buruk ini muncul di Warungkiara juga, kenapa Warungkiara tidak masuk dalam penerima program ini? Substansi persoalan ini bukan pada nama programnya, melainkan realisasi dari program ini sudah sesuai apa tidak dengan peruntukannya.
Makanya kami menilai, perlu dilakukan evaluasi ataupun pemeriksaan oleh APIP dalam pelaksanaan program ini,” singkat Ketua Divisi Informasi dan Publikasi Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas), Bakti Danurhadi.
(cr13/d)
