Cegah TPPO, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Gelar Diseminasi Cara Pemberangkatan Prosedural

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi
Petugas Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, saat melakukan diseminasi tentang tata cara berangkat ke luar negeri

SUKABUMI – Dalam mengantisipasi terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, menggelar diseminasi tentang tata cara berangkat ke luar negeri untuk penyediaan layanan terpadu pada calon tenga kerja migran.

Kegiatan yang dipusatkan di aula kantor Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, tepatnya di ruas Jalan Raya Pelabuhan II, Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi ini, dihadiri Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi dan puluhan peserta dari lima kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Bacaan Lainnya

Kabid Penempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Teddy Sunandar kepada Radar Sukabumi mengatakan, seperti diketahui, bahwa kasus TPPO di wilayah Kabupaten Sukabumi saat ini, marak terjadi.

“Nah, didalamnya banyak pekerja migran yang bekerja ke luar negeri dan menjadi korban TPPO. Ini terjadi karena mereka berangkatnya tidak menggunakan jalur prosedural,,” kata Teddy kepada Radar Sukabumi pada Senin (28/08).

Untuk itu, ia mengaku telah menginginkan dari awal adanya sosialisasi aturan terkait pemberangkatan buruh migran secara baik dan aman. Karena, menururtnya masyarakat Kabupaten Sukabumi pada umumnya, belum mengetahui secara baik terkait bagaimana caranya bekerja ke luar negeri secara baik dan aman.

“Jadi memang, kebanyakan korban TPPO itu, mereka berangkat tanpa sponsor. Ternyata di luar negerinya bekerja tidak jelas. Bahkan, saat mereka bekerja pun upahnya tidak dibayarkan,” tandasnya.

Karena itu, ia ingin sekali melakukan sosialiasi terkait aturan dan mekanisme yang baik dan benar perihal pemberangkatan calon pekerja migran ke luar negeri. “Saat ini baru lima kecamatan yang mengikuti sosialisasi itu. Yakni, Kecamatan Gunungguruh, Sukabumi, Cisaat, Kadudampit dan Kecamatan Sukaraja,” tandasnya.

“Tadinya, saya inginkan itu seluruh kecamatan. Namun, karena keterbatasan anggaran. Akhirnya, saat ini hanya dilakukan di lima kecamatan saja,” bebernya.

Untuk itu, selain melakukan sosialisasi secara resmi dirinya juga kerap sekali melakukan edukasi kepada warga dan pemerintah desa agar bersama-sama melakukan sosialisasi pemberangkatan buruh migran secara prosedural.

Ini dilakukan dengan harapan kedepannya, masyarakat akan tahu dan mengerti bagaimana cara berangkat untuk bekerja ke luar negeri yang baik dan benar serta aman. “Iya, jangan sampai mereka terjebak oleh para sponsor yang tidak non prosedural atau tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.

Ia menambahkan, seluruh peserta yang hadir pada kegeiatan diseminasi tersebut telah berjumlah sekitar 50 orang. Dari setiap kecamatan telah mengirimkan 10 orang, terdiri dari petugas kecamatan, desa dan tokoh masyarakat setempat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *