BUSUR Adukan Aqua, Ini Kata DPRD

Selain itu, buruh juga tidak menerima tunjangan BPJS, dan tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) selain hanya menerima AMDK sebanyak dua bok dan mizon dua botol setiap lebaran. Begitupun di pabrik padat karya (garmen).

Setiap masa kontrak habis, buruh harus membawa lamaran kembali. Sehingga tidak ada jaminan kesejahteraan buat buruh.

Bacaan Lainnya

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu, disinyalir lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah.

“Jumlah pengawas dengan pabrik itu tidak seimbang. Kinerjanya pengawas juga tidak makaimal, sehingga banyak terjadi pelanggaran undang undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan,” sebutnya.

Ketua Fraksi Demokrat, Badri Suhendi menambahkan, pihaknya menganggap perlu diadakan audiensi dengan pihak pabrik Aqua. Lantaran, persoalannya yang kompleks.

“Nanti DPRD akan melayangkan surat ke bupati agar bupati menegur perusahaan tersebut. Masalah pungutan liar kepada pencaker juga perlu ditindak, ” bebernya.

Begitupun yang disampaikan anggota DPRD lainnya, Hera Iskandar. Masalah PKWT, sudah diatur dalam undang undang dan keputusan menteri.

“Masalahnya ada di dinas ketenagakerja. Karena perusahaan sudah dilegalkan oleh dinas. Kita akan pertanyakan kepada Disnakertrans, ” sebutnya.

Bukan hanya masalah pengupahan dan kesejahteraan buruh. Fasilitas sarana ibadah dan sarana sosial untuk makan juga sangat minim bahkan tidak ada.

” Sampai-sampai buruh makan di dekat motor. Harusnya kan disediakan tempat makan. Buruh ini kan manusia. Jadi harus memanusiakan manusia, ” timpalnya.(RIL)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *