“Tidak bisa di pungkiri saat ini Bupati itu selalu di nilai buruk segala proyek itu yang punya Bupati, nah dengan TP4D ini mereka akan terbuka transparan semua persoalan ini akan kita jawab, demo demo yang selama ini kan ujung ujung nya juga proyek, bagi bagi proyek dan semua itu salah,”jelasnya.
Masih kata Marwan, dengan adanya TP4D, semua akan Jawab persoalan itu dengan satu sistem yang dimungkinkan dari mulai dari pelaksanaan perencanaan itu termonitor secara baik oleh aparat hukum dan perangkat daerah.
Ketika ada permasalahan di masyarakat perangkat daerah harus bisa mengantisipasi lebih awal. “Dengan TP4D kita akan ter jawab, jangan banyak bicara lah. Kalau manusia yang sudah faham mengerti, itu sudah terjawab, nah kalau pihak kejaksaan yang bicara, kalau pekerjaan ini bagus sudah selesai permasalahan,”katanya
Sementara itu, dalam dalam pemaparannya, Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak Alex Sumarna mengatakan, kegiatan TP4D dengan pemerintah daerah dan semua itansi kepala UPD supaya mereka mengerti dengan jelas pungsi TP4D, agar pelaksanaan pembangunan lebih baik lagi dan tau manfaatnya kehaditan TP4D dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
“Selain memberikan pemahaman seputar pemanfaatan anggaran bahwa tindak pidana korupsi itu terjadi bila administrasi tidak lengkap, penggunaan yang tidak sesuai petunjuk teknis yang ada serta aparat yang korupsi, kolusi dan nepotisme itu ada aturan pemprosesan secara hukum,”ujar Alex kepada koran ini kemarin (17/10).
Lebih lanjut Alex mengatakan, disini peranan Kejaksaan mengawal dan mendampingi agar uang negara atau uang rakyat tidak dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu pembangunan dengan menggunakan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu.
