Ia menambahkan, rencana kenaikan UMK 2020 ini dinilai sangat sensitif. Apalagi, perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi, didominasi oleh perusahaan padat karya yang dapat menggangu stabilitas dan produktivitas perusahaan.
“Yang merasa khawatir ini bukan hanya pihak perusahaan saja, tetapi saya yakin tidak sedikit juga para buruh yang merasa khawatir. Kalau misalkan diberikan pilihan, saya yakin para buruh pasti akan banyak lebih memilih bekerja dengan upah yang layak dari pada dengan upah besar tetapi hanya bertahan beberapa bulan,” timpalnya.
Untuk itu, Apindo Kabupaten Sukabumi akan melakukan dialog konstruktif dengan seluruh stakeholder, khususnya dengan serikat buruh dan pemerintah untuk mendapatkan solusi terbaik mengenai rencana kenaikan UMK tersebut.
“Dalam menyikapi rencana kenaikan UMK ini, kami akan menempuhnya dengan dialog konstruktif dengan para pihak sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengusaha di daerah juga bisa survive,” tandasnya.
“Apabila komunikasi menemukan titik kesepahaman antar stakeholder, saya yakin semua akan mampu membawa Sukabumi ke arah yang lebih baik. Apalagi ditunjang dengan perbaikan infrastruktur. Iya, sekrang saja baru ditunjang sumber daya alam yang luar biasa. Mudah-mudahan akan masuk para investor bidang pariwisata secepatnya,” timpalnya.
Sementara itu, Direktur PT Citra Unggul Perkasa (CUP) di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Hengky Kim mengaku keberatan terkait rencana pemerintah yang akan menaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen. “Hampir seluruh kalangan pengusaha di Sukabumi merasa keberatan dengan kenaikan UMK yang selalu terjadi pada setiap tahunnya,” katanya.
Rencana kenaikan UMK di atas Rp3 juta itu, menurutnya akan berdampak buruk terhadap kemajuan perusahaan, khususnya perusahaan yang tengah dipimpinnya itu. Bahkan bila tidak dimanage dengan baik, perusahaannya berpotensi gulung tikar.
