Deni mengaku, selama 2,5 tahun mengurus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tidak ada bantuan sepeser pun dari pemerintah, padahal dalam hal ini pemerintah harus ikut andil, sebab fakir miskin dan orang terlantar dilindilungi negara.
“Tadinya mau saya tinggalkan 16 ODGJ ini di Kantor Dinkes, setelah komunikasi dengan Pak Sekdis, sebelas orang saya bawa pulang dan lima saya tinggalkan. Biarin, kalau pun orang dinas tak mau ngurus, mereka (ODGJ) akan liar sendiri. Kalau tetep tak mau mengurus, mungkin nanti semuanya saya lepas di pendopo, tapi saya takut dinilai politis lagi, ” paparnya seraya mengancam.
Untuk pembiayaan makan sehari-hari, kata Deni, pihaknya hanya mengandalkan hasil usahanya jualan batu mulia dan orang dermawan.
“Kalau yang dari luar kabupaten, memang mereka bayar untuk makan. Paling besar Rp800 ribu per bulan, tapi kebanyakan yang diambil dari jalanan mereka tak ada yang nanggung,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kabupaten Sukabumi, Harun Alrasyid menanggapi aksi tersebut. Menurut dia, ke 16 ODGJ yang diturunkan di Kantor Dinkes itu sudah dilengkapi Kartu Jamkesda berikut rujukan yang ditujuken ke RS Marjuki Mahdi. “Kalau memang aksi ini akibat sakit hati dari perkataan karyawan kami, saya atas nama pribadi dan mewakili intansi meminta maaf,” tuturnya.
Harun merasa, hal itu terjadi kesalahfahaman saja. Sebab, Jamkesda itu berdasarkan Perbup hanya untuk masyarakat miskin warga Kabupaten Sukabumi. Terlebih, saat ini pemkab memikiki keterbatasan anggaran. Sehingga, pelayanan di bidang Jamkesda hanya melaksanakan tugas sesuai Perbup. “Kalau kita mengelurkan Jamkesda atau rujukan untuk masyarakat luar daerah, tentu kita yang disalahkan. Karena kita hanya pelaksana kebijakan saja,” bebernya.
