“Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan menurut versi dari Apindo Kabupaten Sukabumi, pertama melakukan pemetaaan artinya daerah dan wilayah kecamatan dan desa yang tingkat pengangguran tertinggi itu, melakukan pendataan yang meliputi jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia,” timpalnya.
Setelah itu, asosiasi pengusaha dilakukan koordinasi bahwa, jumlah dan wilayah tertentu dengan tingkat pengangguran atau angkatan kerja. Seperti jumlah berapa banyak dan potensinya seperti apa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Kemudian kita juga mendukung dengan adanya program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui badan diklat, atau pun program-proggram melalui LPK atau LKP maupun BLK. Sehingga bisa menciptakan angkatan kerja yang memiliki skill, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan,” paparnya.
Tetapi untuk penyelenggaraan pelatihan itu, sambung Sudarno, terdapat beberapa hal persyaratan yang wajib dipenuhi. Contohnya. instrukturnya benar-benar melibatkan dunia usaha dan dunia industri dan peralatannya harus mengikuti perkembangan tekhnologi yang ada di dunia industri. Kemudian jenis kejuruan diklat yang diselenggarakan harus yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.
“Jadi semua persyaratan ini penting untuk pelatihan diklat,” imbuhnya.
Kemudian hal lain yang harus diperhatikan, bahwa di sekolah-sekolah menengah ke atas dan sekolah-sekolah kejuruan, yaitu harus disinergikan juga kurikulumnya.
Menurut Sudarno, bagi angkatan sekolah atau siswa dan siswi yang tidak melanjutkan sekolah agar memilih, ekstra kurikulernya yang dibutuhkan dunia usaha atau dunia industri.
Selanjutnya untuk kurikulum khusus SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan skill kejuruan yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu, disinilah peran penting di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. (Den)
