PURWAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Purwakarta, menggelar rapat penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.
Rapat dihadiri Wakil Ketua III Entis Sutisna, dan dipimpin oleh Ketua Bapemperda Said Ali Azmi, Wakil Ketua Dedi Juhari bersama para anggota Komisi III DPRD Purwakarta, pada Senin (14/10/2024)
Sedangkan dari Pemkab Purwakarta di hadiri oleh Suntama selaku Kabag Hukum Sekretariat Daerah, Kadis Perikanan dan Peternakan, Siti Ida Hamidah, Kepala BKAD Nurcahya, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Muhamad Husni.
Kemudian, hadir Kepala Disporaparbud Mohamad Ramdhan, Kepala DPMPTSP Hariman Budi Anggoro, Kepala Distarkim Agung Wahyudi, Bepelitbangda, Kabag Ekonomi Setda Tiktik Kartika Wulansari dan Kepala BPBD Heryadi Erlan Wibisana Djuhayat.
Dalam agendanya, usulan DPRD Pirwakarta membahas sebanyak 12 Raperda. Sementara usulan Propemperda tahun 2025 dari Pemda Purwakarta sebanyak 9 Raperda terdiri dari 3 Raperda Reguler, 5 Raperda Baru dan 1 Raperda Luncuran.
Ketua Bapemperda Said Ali Azmi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Kepala Dinas atau perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.
Ia juga mengingatkan agar ketika usulan Raperda sudah disepakati dan masuk ke agenda pembahasan, maka sambungnya, perangkat daerah yang akan mengajukan Raperda sudah siap.
“Saya mengucapkan terimakasih atas kekadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir juga anggota Bapemperda dan Pimpinan DPRD Purwakarta,” kata Bang Jimmy (sapaan akrab Said Ali Azmi).
“Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini mendapat ridho Allah dan program-program itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Purwakarta ini,” ucapnya menambahkan.
Sebelum rapat ditutup Wakil Ketua DPRD Entis Sutisna, juga mengingatkan perlunya penyesuaian usulan Raperda dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu pentingnya data yang presisi untuk mengidentifikasi masalah di tingkat desa.
“Data yang presisi sangat penting agar kita mengetahui dengan jelas kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur di desa,” ujar Entis.
Menurut dia, data yang presisi akan mempermudah pemetaan masalah dan potensi yang terdapat di setiap desa. “Sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran seperti pemberian bantuan kepada masyarakat tidak salah sasaran,” pungkasnya. (Ron/Ril)
