BANDUNG – Menurut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, kurangnya pengawasan kerap menimbulkan berbagai masalah pada pembangunan infrastruktur di Jabar, termasuk soal kompetensi konsultan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, KDM (sapaan akrab Dedi Mulyadi) berencana akan melibatkan para mahasiswa dan siswa SMK, dalam mengawasi proses pembangunan infrastruktur.
Alasan mendasar? KDM menilai bahwa masih terdapat konsultan-konsultan yang tidak mengerti dalam hal-hal teknis serta tidak capable dalam bidang (tehnik) pembangunan (infrastruktur ).
“Jadi, saya melihat pembangunan selalu masalahnya konsultan-konsultan yang tidak ngerti,” tandas KDM, dikutip laman pemprov Jabar, Sabtu (22/11/2025).
“Saya lihat, konsultan orang-orang yang tidak begitu capable, tidak bisa melihat kemajuan pembangunan dan rata-rata sudah tua,” ucapnya menambahkan.
Menurut KDM, dengan melibatkan para mahasiswa jurusan teknik sipil, maka pembangunan bisa terawasi dengan baik. Selain itu, para mahasiswa pun, tak hanya mendapat pengalaman, tetapi juga akan mendapat honor.
“Lumayan kalau anak-anak mahasiswa ada honor pengawasan. Misalnya honor pengawasannya sebesar Rp250 ribu sehari. Mereka bisa dapat uang saku tambahan untuk kuliah sehingga beban orang tuanya menjadi ringan,” tutur KDM.
Selain mahasiswa, KDM juga sudah melakukan pembicaraan dan meminta ke sekolah – sekolah menengah kejuruan (SMK) agar terlibat dalam pembangunan di Jabar.
Tugas matematika para siswa nantinya diarahkan untuk menghitung pekerjaan fisik bangunan. “Misalnya, anak-anak suruh menghitung bangunan yang lagi dibangun di sekolahnya,” pinta KDM.
“Panjang, lebar, berapa jumlah semen yang digunakan, berapa kubik pasir, kemudian menghitung berapa batang besi, panjangnya berapa, diameternya berapa,” paparnya.
Terkait pelibatan para mahasiswa, maka penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), akan dilakukan Pemdaprov Jabar, pekan depan.
“Jelang akhir 2025, masih ada pekerjaan infrastruktur dengan nilai kurang lebih Rp300 miliar,” kata KDM. (Ron/Hms)
