Majelis Hakim Periksa Objek Sengketa Perkara Hibah di Mekarmukti, Kuasa Hukum Puas

  • Whatsapp
Ketua Majelis Hakim, Suryadi
Ketua Majelis Hakim, Suryadi, usai descente, dan Kuasa Hukum Lilis, Dr. Salahudin Gaffar, Jumat (4/9). (Dok. Pojokbekasi.com)

BEKASI – Pengadilan Agama (PA) Cikarang menggelar pemeriksaan setempat (descente) atas perkara hibah dalam perkara perlawanan pihak berperkara (partij verzet) di Kampung Gombong, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara.

Descente tersebut dipimpin langsung ketua majelis hakim Suryadi, bersama majelis hakim lain.

Bacaan Lainnya

Mereka memeriksa 2 bidang tanah, pertama seluas 1.085 meter persegi, lalu 300 meter persegi.

“Kedatangan kami hari ini memeriksa langsung objek sengketa itu dalam rangka mengecek fisiknya,” ucap dia.

“Kami mencocokkan data yang diajukan pihak, lalu mengeceknya. Kami cocokkan dengan yang kami lihat secara langsung,” kata dia.

Suryadi mengaku sudah mencatat hasil descente tersebut dalam berita acara.

“Tahapan selanjutnya kesimpulan. Sidang biasa, di kantor PA tanggal 14 September 2021,” ujar dia.

Sementara itu Kuasa Hukum Lilis Andriyani, Dr. Salahudin Gaffar, menjelaskan pihaknya bersykur karena ketua majeliss memberikan perhatian untuk masyarakat dengan putusan sela lewat pemeriksaan setempat.

“Beliau juga menegaskan di forum ini bahwa yang lebih berhak membuat, mengukur, dan mengeluarkan identitas tanah milik siapa adalah BPN,” ucap Salahudin usai descente.

Sementara itu, lanjut pengecara senior itu, dalam bukti yang disampaikan pada persidangan, kedua bidang tanah itu bersertipikat atas nama Lilis Andriani.

“Bukti Bu Lilis sudah menyampaikan terang, dan jelas, bahwa sertipikatnya atas nama Lilis Andriani untuk yang 1.085 meter dan 300 meter,” kata dia.

Tanah yang 300 meter itu didapat kliennya dengan membeli, dan sekarang sudah dijual kepada pihak lain. Berbeda dengan tanah yang 1.085 yang didapatkan dari hibah.

“Ini cukup adil untuk mengetahui mana sih objek yang dimaksud, dan siapa sih pemiliknya. Terjawab tersirat dan tersurat, bukti otentik kita sudah ada,” katanya.

Perkara ini sempat melebar hingga pihak Lilis Andriani melapor ke Badan Pengawas MA lantaran perkara ini diduga diputus tidak berdasarkan fakta.

Saat descente ketua pengadilan juga menyatakan di tempat pemeriksaan setempat bahwa soal identitas tanah luas detail dan lainnya ada pada pihak yang berwenang, yang menentukan detailnya termasuk kepemilikannya melalui akta otentik yakni BPN

“Yang berhak menentukan, mengetahui, dan memutuskan tanah milik siapa adalah pejabat berwenang melalui akta otentik bersertipikat,” katanya.

Dia mempersilakan penggugat apabila memang memiliki legialitasnya. (dil)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *