Pemda Diminta Hentikan Paksa Proyek Glamping Puncak Sempur

  • Whatsapp
Proyek wisata glamping
Proyek wisata glamping ilegal di Puncak Sempur saat didatangi Dedi Mulyadi. (Ega/Pojoksatu)

KARAWANG – Pemerintah daerah Karawang diminta menghentikan paksa proyek ilegal wisata glamour camping (glamping) di Puncak Sempur, Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang. Hal itu diungkapkan Koordinator Forum Aktivis Islam (FAIS) Karawang, Sunarto.

Menurut Narto, pemerintah harus menghentikan mereka yang mengeksploitasi hutan, demi kelestarian alam dan keselamatan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Sebab kami yakin sistem pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumberdaya alam akan mengakibatkan konsekuensi yang serius pada keberlanjutan bumi dan masa depan umat manusia nantinya,” ujar Narto.

Ketua Forum Aktivis Islam (FAIS) Karawang, Sunarto./Foto: Ega

Pihaknya meminta Pemkab Karawang untuk tidak lagi mengulangi kesalahan pada masa lalu dan tidak mengundang malapetaka yang baru terkait kerusakan alam.

“Apalagi saat ini dunia telah dihadapkan pada dua masalah yang serius yaitu krisis iklim dan kesehatan. Hutan atau gunung merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi keseimbangan alam,” katanya.

Narto menilai, pembangunan Glamping di lahan hutan puncak sempur menunjukkan bentuk “ketidakpedulian” daerah terhadap perlindungan ekosistem alam dan hutan.

“Kami yakin proyek ini kedepan akan memiliki konsekuensi yang serius. Kalau ini diteruskan Pemkab sedang membangun masa depan yang rapuh dan mengundang malapetaka dari kerusakan hutan dan alam,” ujarnya.

Di masa pandemi ini, kata Narto, seharusnya pemerintah memprioritaskan untuk menangani penyebaran Covid-19 yang belum stabil dan berfokus pada bidang ekonomi yang tidak merusak alam.

“Kami juga meminta pemerintah untuk menghentikan dan tidak memberikan izin pembangunan terhadap lahan-lahan hutan untuk pengembangan infrastruktur wisata ataupun pertambangan yang beresiko terhadap kelestarian alam,” harapnya.

“Terakhir jika dirasa dalam hal ini terdapat pelanggaran hukum sudah sepantasnya pihak berwenang melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya untuk mencegah kerusakan alam yang semakin meluas,” tandas Narto.

Anggota DPRD Karawang, Taufik Ismail. (Ega/Pojoksatu)

Anggota DPRD Karawang, Taufik Ismail atau biasa disapa Pipik tak menampik soal kabar pemilik lahan di sekitar bukit sempur adalah para pejabat. Yang jelas, kata Pipik, siapapun pemiliknya akan ia panggil ke DPRD dalam waktu dekat ini.

“Mau pejabat, mau siapa undang aja, mau ketua ormas kek, mau LSM, kalau punya lahan disitu ya kita undang,” ujar pipik dengan nada tinggi. (ega/pojokjabar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *