TASIKMALAYA – Seperti diketahui dalam klausul Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Disebutkan, bahwa informasi merupakan sarana kebutuhan pokok dan hak asasi manusia.
Keterbukaan informasi publik, juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik, demikian dikatakan Ketua Harian LSM Barisan Semut Merah Indonesia (BASMI) DPP Jabar, Moch Elvin Yos, Jumat (3/11/2023).
Hal itu dia sampaikan menanggapi ihwal atau keluhan dari para awak media, terkait sulitnya berkomunikasi bahkan menemui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai (WS) Citanduy, di Tasikmalaya.
Kesulitan untuk bertemu dan pelitnya informasi dari Kepala UPTD PSDA tersebut menurut Elvin, tak urung membuat beberapa awak media tanda tanya. “Ya, ini Kepala UPTD-nya tak paham UU KIP atau memang pelit informasi publik, nanti akan saya coba sampaikan kepada Pak Kadis PSDA Jabar,” pungkasnya.
Sementara itu, Tomy salah seorang jurnalis media online di Tasikmalaya, menceritakan ihwal tersebut kepada Radar Sukabumi, bahwa ia dan dua jurnalis lainnya, beberapa kali menyambagi kantor UPTD PSDA WS Citanduy, untuk konfirmasi terkait pekerjaan yang ada di UPTD PSDA WS Citanduy.
“Namun, Akhmad Mauludin selaku Kepala UPTD PSDA WS Citanduy ketika ditemui dikantornya selalu tidak ada ditempat, dengan beragam alasan dari stafnya,” ungkap Tomy, Kamis (2/11/2023).
“Tak hanya Kepala UPTD, begitu juga pejabat lainnya juga tidak berada ditempat. Hingga beberapa jam kami menunggu di kantornya,” kata Suyanto, salah seorang Ketua Organisasi Jurnalis di Jabar, menambahkan.
Terkait hal tersebut, Suyanto meminta kepada Bey Machmudi Plt Gubernur Jabar, agar lebih berhati-hati dalam memilih dan menempatkan orang-orang setingkat Kepala dinas, UPTD, maupun lembaga/ badan yang menjabat di lingkungan pemerintah provinsi Jabar.
