SUKABUMI — Transparansi dan partisipasi publik kembali menjadi sorotan utama dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 yang digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Lina Ruslinawati. Bertempat di Desa Salaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Senin (10/11/2025), Lina mengajak masyarakat untuk aktif memahami dan mengawal jalannya kebijakan pemerintah daerah.
Dalam forum yang berlangsung hangat dan interaktif, Lina menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar tugas legislatif, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen vital yang harus dipahami publik, karena menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya tahu, tapi juga terlibat. Pengawasan ini bisa menjadi alat untuk mempercepat pembangunan desa, asalkan semua pihak memahami dan menjalankannya dengan baik,” ujar Lina di hadapan warga.
Dalam pemaparannya, Lina mengurai sejumlah program prioritas yang dapat dimaksimalkan melalui implementasi Perda, seperti Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), Pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda, Penguatan sektor pertanian dan Peningkatan infrastruktur desa
Ia menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam proses pengawasan dan pelaksanaan kebijakan menjadi kunci utama.
Antusiasme warga Desa Salaawi terlihat jelas dari banyaknya pertanyaan, masukan, dan aspirasi yang disampaikan selama sesi diskusi. Perangkat desa dan tokoh masyarakat menyambut baik kegiatan ini, karena dinilai mampu membuka ruang komunikasi yang konstruktif antara wakil rakyat dan masyarakat akar rumput.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Jawa Barat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah tidak hanya tersusun di atas kertas, tetapi juga dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang kerap menjadi ujung tombak pembangunan.
Dengan semangat kolaboratif, Lina Ruslinawati berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di berbagai daerah, sebagai upaya memperkuat demokrasi partisipatif dan mempercepat pembangunan yang berkeadilan.(adv)
