SUKABUMI — Anggota DPRD Jawa Barat Komisi II Abdul Muiz bersama pimpinan DPRD Jawa Barat mengajak berdialog dengan pelaku Ojek Online (ojol) seusai melakukan aksi demo di depan gedung DPRD. Dalam hasil pertemuan tersebut dirinya menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat menerima beberapa masukan dan kritikan dari para Ojol.
“Kami terima mereka (ojol) mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya soal kenaikan inflasi yang mencapai 4 persen pasca kenaikan BBM membuat daya beli masyarakat dan buruh menjadi turun. Sementara upah minimum provinsi dan kabupaten tidak mengalami kenaikan, “terangnya.
Menurut para ojol Pemerintah menaikkan harga BBM ini momentumnya tidak tepat karena pandemi baru melandai, perekonomian baru mau bangkit, BBM naik, upah tidak naik membuat posisi buruh menjadi semakin sulit dan terpuruk yang akan menjadi multiplier effeft yang besar. Para Ojol ini menilai kondisi buruh sudah terjepit sejak pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Kondisi ini dipersulit dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
“Nasib buruh sudah sangat sulit, sekarang BBM naik seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga,”terang Abdul Muiz mencontohkan ucapan perwakilan Ojol.
Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa barat untuk proaktif dan responsif terkait dengan aspirasi yang berkembang seiring dengan banyak masukan yang disampaikan para pendemo ataupun aspirasi warga jabar. Menurutnya, gelombang aksi demo ini seiring dengan kenaikan BBM yang disusul dengan naiknya kebutuhan bahan pokok.
“Seiring dengan kenaikan BBM Subsidi, kebutuhan pokok naik, PHK puluhan ribu karyawan di daerah Jawa Barat mulai dilakukan, hal itu sebagai akibat dari Inflasi dan resesi ekonomi paska pandemi covid-19, ini jelas semakin menambah beban masyarakat kecil, “tegasnya.
Lebih lanjut orang yang diketahui legislator asal Sukabumi ini mengatakan, maraknya pendemo dari berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan mahasiswa, buruh, ormas alim ulama dan tokoh masyarakat, membuat dirinya yang duduk di Komisi II ini merasa prihati dengan kondisi yang terjadi.
“Ketika kondisi ekonomi masyarakat terdampak akibat pandemi selama 2 tahun, belum juga pulih dan kelangkaan minyak goreng beberapa bulan serta kenaikan harga telur, maka kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini dirasa sangat kurang peduli dengan kesulitan masyarakat dan sangat membebani kehidupan sehari-hari, “tegasnya.
