SUKABUMI – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Fraksi PKS, Hj. Leni Liawati, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam arah kebijakan pembangunan menuju tahun 2027.
Dalam Forum Konsultasi Publik usai rapat gabungan DPRD bersama pimpinan fraksi dan komisi, Leni menekankan pentingnya penetapan prioritas yang jelas. Ia menyebut jaminan kesehatan masyarakat miskin, infrastruktur jalan, ketahanan keluarga, serta penanganan sampah sebagai isu mendesak yang menuntut kepastian kebijakan.
“Alhamdulillah, kami sudah menerima bahan menu program untuk 2027. Namun ada beberapa hal yang menjadi atensi kami dan kami harapkan benar-benar ditetapkan sebagai prioritas,” ujarnya.
Isu pertama yang disoroti adalah jaminan kesehatan masyarakat miskin pasca tidak berlakunya Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, kondisi ini berdampak pada lambatnya aktivasi BPJS Kesehatan bagi warga yang sakit.
“Sekarang ketika masyarakat miskin sakit, BPJS tidak bisa langsung aktif. Harus menunggu hingga tanggal 1, bahkan lebih lama. SKTM memang membantu, tapi tetap dibatasi oleh DTKS,” jelasnya.
Sorotan berikutnya adalah pembangunan jalan, yang disebut sebagai usulan terbanyak dari desa-desa. Leni juga menyinggung kebijakan penanganan kawasan kumuh yang masih terbatas di tujuh kecamatan, dan berharap regulasi ke depan lebih inklusif agar desa lain dapat mengakses bantuan pembangunan jalan lingkungan.
Selain itu, ia menyoroti sektor sosial humaniora, khususnya ketahanan keluarga. Leni menilai implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Ketahanan Keluarga belum berjalan signifikan.
“Perdanya sudah ada, tapi implementasinya belum terlihat. Padahal di 2027 ketahanan keluarga masuk sebagai fokus sosial humaniora,” tegasnya.
Pada sektor ekonomi, terutama pertanian dan peternakan, Leni mengkritisi pembatasan wilayah penerima bantuan. Ia mencontohkan bantuan ternak yang tidak merata di beberapa kecamatan, termasuk Simpenan dan Bantargadung.
Ia juga meminta evaluasi terhadap capaian proyek prioritas 2025, seperti program Generasi Mencrang, beasiswa sarjana bagi keluarga petani dan buruh migran, serta program Memakmurkan Masjid, yang dinilai belum menunjukkan hasil optimal.
