Komisi II DPRD Jabar Kunjungi BPSK Kabupaten Sukabumi

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Hendar Darsono kembali melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Hendar Darsono kembali melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi.

SUKABUMI — Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Hendar Darsono kembali melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi.

Dalam kunjungannya, dirinya mendapatkan beberapa usulan dan masukan terkait kondisi BPSK saat ini mulai dari Kantornya yang Kurang Representatif dan anggaran yang minim.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi Tedi Kuswandi melalui Anggota BPSK Dede Wahyudi membenarkan bahwa keberadaan BPSK di Kabupaten Sukabumi berdiri sejak 2005 saat ini kondisi kantornya kurang Representatif.

“Ya benar, kalau lokasi kantor yang saat ini kurang representatif. Hal itu, yang kemudian memperngaruhi jumlah pengaduan. Namun, meski begitu kami tetap melayani masyarakat dengan secara maksimal, “jelas Dede Wahyudi

Selain itu juga kondisi anggaran BPSK yang kurang maksimal, menjadi curhatan utama BPSK kepada Anggota DPRD Provinsi fraksi Demokrat Hendar Darsono. Dengan dilakukan penambahan anggaran, anggota BPSK Kabupaten Sukabumi dapat menjalankan tugas dengan baik.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Hendar Darsono
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Hendar Darsono

“Mengenai usulan lainnya, pengurus BPSK juga menyampaikan mengenai diadakannya program kegiatan sosialisasi tentang BPSK di Kabupaten Sukabumi juga usulan mengenai sarana. Dalam hal ini, BPSK Kabupaten Sukabumi mengusulkan kendaraan operasional, “terangnya

Menanggapi hal tersebut, Hendar Darsono menyatakan, dirinya mengatakan akan memperjuangkan usulan tersebut ke Pemprov Jawa Barat melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Mitra komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Semua usulan itu akan disuarakan DPRD Jabar kepada pemerintah provinsi Jawa Barat terutama mengenai anggaran dan Kantornya. DPRD akan menyampaikan itu, guna efektivitas lembaga BPSK sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana biasa,” tukasnya.(adv)

Pos terkait