DPRD JABAR

Kebijakan Denda Tak Bermasker, Jangan Menambah Beban Masyarakat

SUKABUMI – Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberlakukan denda bagi masyarakat yang tak mengenakan masker di tempat umum, mengundang sorotan dari anggota legislatif.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, M Jaenudin meminta pemprov untuk tak gegabah memberlakukan sebuah kebijakan.

“Kebijakan ini harus bernar-benar tersosialisasikan dengan baik. Jangan sampai, kebijakan ini justru malah jadi bumerang buat pemerintah,” pintanya saat dikonfirmasi oleh Radar Sukabumi,  (20/7).

Kalau kebijakan tersebut belum tersosialisasi secara menyeluruh, jelas ketika ada pelanggaran bukan salah masyarakat. Harus dilihat juga sejauh mana tingkat sosialisasi mengenai kebijakan denda tersebut.

“Sekarang jangan justru kebijakan yang tidak tersosialisasikan dengan benar, malah menambah beban masyarakat. Kondisi ekonomi ditengah panemi Covid-19 sangat dirasakan betul oleh masyarakat,” tambahnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus memfasilitasi ketersediaan masker. Saat ini, masyarakat banyak yang tak memiliki masker karena memang merasa ada kebutuhan lain yang lebih penting.

“Sekarang logikanya daripada beli masker, mending buat beli beras. Nah ini juga yang harus diperhatikan pemerintah. Sehingga, kebijakan ini bisa diterapkan dengan maksimal,” ucap Jaenudin.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ini juga meminta masyarakat untuk bersama-sama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya, dengan menggunakan protokol kesehatan.

“Ya ini kan demi kita juga. Kalau kedisiplinan tidak diawali dari kita, sangat susah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

Sementara, kondisi ekonomi bangsa ini sudah mulai terpuruk. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu dan kondisi sosial kita kembali normal,” harapnya.(nur)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button