Tunggu Juklak-Juknis, Kota Sukabumi Siap Berlakukan Denda Masker

  • Whatsapp

SUKABUMI – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar terkait denda bagi masyarakat yang tak memakai masker, masih menjadi polemik. Banyak kalangan yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

Tapi meski begitu, Pemkot Sukabumi tetap mendukung dan bakal menerapkan denda masker sebagai bentuk upaya untuk menekan laju perkembangan virus corona atau Covid-19. Dari informasi yang beredar, bagi warga masyarakat yang tak memakai masker akan dijatuhi denda sebesar Rp 100.000-150.00 ribu per orang.

Bacaan Lainnya

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait petunjuk pelaksanaan dan petujuk teknis (juklak juknis) atas kebijakan tersebut.

“Soal denda masker sebagaimana yang disampaikan pak gubernur, hanya saja kami masih menunggu surat resmi serta juklak-juknis dari gugus tugas Provinsi Jawa Barat,” kata Achmad Fahmi kepada awak media,  (20/7).

Gugus Tugas Kota Sukabumi mendukung apa yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat. “Pastinya saya mendukung, jika sudah menjadi kebijakan provinsi,” tambahnya.

Hingga saat ini, Pemkot Sukabumi menunggu terlebih dahulu surat resmi yang berisikan juklak-juknis tersebut agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan sasaran. Salah satunya adalah berkaitan dengan denda yang bakal diterapkan.

“Tentu dari juklak-juknis kita bisa melihat apa ada kearifan lokal yang bisa diterapkan atau fase-fase dalam penerapan denda tersebut. Jadi untuk sementara ini, kami tetap menunggu juklak juknis tersebut,” tutupnya.

Sementara itu, Jamil, salah satu warga Kecamatan Gunungpuyuh mengaku pemberlakuan denda Rp 100 ribu bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker tersebut dianggap berlebihan. Menurutnya, teguran dan sosialisi rasanya telah cukup bagi warga.

“Saya melihat terlalu berlebihan. Memang bagus sih tujuannya, tapi caranya. Seharusnya sih teguran dan sosialisasi sudah cukup lah,” akunya.

Selain itu, walaupun masker saat ini bisa didapat dengan mudah, namun tidak sedikit masyarakat yang hanya memiliki masker terbatas. Sehingga, tidak bisa menggunakan masker setiap hari saat beraktivitas di luar.

“Yang saya khawatirkan itu, warga yang hanya memiliki persediaan sedikit, sedangkan harus beraktivitas setiap hari keluar rumah. Misal saja pedagang kecil, saya harapkan agar kebijakan tersebut dikaji ulang,” paparnya.

Sebelumnya, dalam keterangannya, Ridwan Kamil mengatakan, penerapan denda lantaran masih banyak masyarakat tak bermasker saat bepergian berdasarkan hasil pengamatan dan laporan.

“Ini hasil monitor dan laporan dari Kapolda, banyak orang yang cuek tidak menggunakan masker. Nanti semua aparat bisa melakukan tilang ini. Jadi, bukan hanya polisi tapi TNI dan Satpol PP juga bisa,” timpalnya.

Ia mengungkapkan adanya pengecualian tempat tilang. “(Denda) dari Rp 100-150 ribu kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Kalau di ruang pribadi itu pilihan, di rumah tidak wajib. Mau pakai silakan untuk kewaspadaan,” tuturnya.

Selain itu, tempat lainnya seperti di tempat makan yang tidak memungkinkan masyarakat untuk mengenakan masker, atau seperti yang tengah berolahraga berat, bersepeda jarak jauh atau yang lainnya

. “Disamping denda, ada kemungkinan opsi sanksi lainnya, bisa berupa kerja sosial atau kurungan. “Pilihan opsinya kurungan atau kerja sosial, finalisasinya sedang disiapkan pak Kajati. Dananya akan masuk ke kas daerah, terhimpun buat negara,” tukasnya. (upi/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *