Kang Hendar Gelar Penyebarluasan Perda Perlindungan Pekerja Migran di Wilayah Desa Nagrak Cisaat

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Hendar Darsonon saat menggelar Penyebarluasan Perda Pelindungan Pekerja Migran di Pondok Pesantren Sirojul Huda, Kampung Cibatu Tengah RT (23/09) Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, para Rabu (29/11/2023)
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Hendar Darsonon saat menggelar Penyebarluasan Perda Pelindungan Pekerja Migran di Pondok Pesantren Sirojul Huda, Kampung Cibatu Tengah RT (23/09) Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, para Rabu (29/11/2023)

SUKABUMI — Penyebarluasan Perda Pelindungan Pekerja Migran yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Hendar Darsono di Pondok Pesantren Sirojul Huda, Kampung Cibatu Tengah RT (23/09) Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, para Rabu (29/11/2023) mendapatkan sambutan masyarakat.

Itu terlihat dari banyaknya warga yang datang ke lokasi kegiatan. Penyebarluasan Penyebarluasan Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Provinsi Jawa Barat dirasa sangat penting bagi masyarakat, mengingat masih ada sebagian masyarakat Cisaat yang bekerja di luar Negeri.

Bacaan Lainnya

“Sama seperti sebelumnya, Penyebarluasan Perda ini tujuan yakni memberitahukan bahwa Provinsi Jawa barat sudah memiliki Perda tentang penyelenggaraan perlindungan Migran Indonesia, “jelasnya.

Menurutnya,  calon pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Daerah.

Untuk itu, berdasarkan pertimbangan perlu  menetapkan  Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat untuk diketahui Masyarakat.

“Perlindungan PMI ada tiga cakupan. Pertama perlindungan sebelumnya bekerja, Kedua perlindungan saat bekerja, dam yang ketiga adalah perlindungan setelah bekerja atau lebih kepada pemberdayaan mantan PMI,” beber Hendar.

Untuk itu, pemda berkewajiban memberikan program untuk purna PMI yang telah tiba di daerah provinsi Jawa Barat paling lama 3 tahun. Dimana Pemberdayaan Purna PMI melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi pengembangan usaha.

“Pemberdayaan Purna PMI tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, usaha kecil, dan perdagangan,” pungkas Hendar.

Diketahui, saat ini Jawa Barat menjadi salah satu kantong penyuplai Pekerja Migran Indonesia atau PMI ke luar negeri. Sebagai aset dan potensi sosial ekonomi, PMI di Jawa Barat tak hanya dilindungi tapi juga memiliki hak pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Barat nomor 2 tahun 2021.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, keberadaan perda ini harus diketahui oleh warga Jabar. Salah satunya melalui program penyebarluasan yang dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Jawa Barat.

“Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia. Warga harus tahu dan paham tentang itu. Sehingga perda ini harus terus di sebarluaskan kepada warga Jawa Barat, “pungkasnya. (adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *