Dewan Warning Pemda, Terkait Rencana KBM Tatap Muka

  • Whatsapp
Muhammad Jaenudin
Anggota DPRD Jawa Barat Faaksi PDIP Muhammad Jaenudin

SUKABUMI – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, M Jaenudin mewanti-wanti terkait rencana dibukanya kembali Kegiatan Belajar Mengaraj (KBM) tatap muka pada 2021 mendatang.

Pihaknya meminta pemerintah daerah bener-benar menyiapkan kebijakan tersebut dengan matang.

Bacaan Lainnya

“Jangan karena sudah diperbolehkan menggelar KBM tatap muka, tapi mengabaikan keselamatan anak didik. Persiapannya harus benar-benar matang.

Soalnya, celah penularan Covid-19 masih tinggi,” pinta Jaenudin saat dihubungi Radar Sukabumi, Senin (23/11).

Keterlibatan semua pihak menjadi salah satu kunci boleh tidaknya KBM tatap muka bisa berjalan lancar. Baik itu unsur pemerintah, swasta, masyarakat, orang tua murid dan lainnya.

“Karena terus terang, sampai saat ini masih ada orang tua murid yang masih ragu ketika KBM tatap muka ini kebali diberlakukan. Jadi, harus ada formula yang pas untuk bisa meyakinkan orang tua murid bahwa sekolah tidak akan menjadi klaster baru Covid-19,” tambahnya.

Sosialisasi akan pentingnya protokol kesehatan dari pemerintah, Satgas Covid-19 dan sekolah sangat diperlukan. Baik itu kepada orang tua murid, siswa maupun masyarakat dilingkungan sekolah.

“Semua hal yang menunjang terlaksananya KBM tatap muka harus bener-benar faham tentang pentingnya protokol kesehatan. Terutama kepada para pelajar,” beber Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Jaenudin, selama masa pandemi ini, sekolah-sekolah cukup menggunakan kurikulum adaptasi saja, sesuai dengan arahan dari Kemendikbud.

Kurikulum adaptasi sendiri, adalah kurikulum pendidikan 2013 yang sudah disederhanakan oleh Kemendikbud. Penyederhanaannya mulai dari materi, waktu, konten pelajaran, dan lainnya yang sudah disederhankan menjadi lebih simpel dan praktis agar tidak membebani siswa termasuk tenaga pendidik sendiri.

“Sudah ada beberapa kasus dimana siswa bunuh diri dan itu salah satunya akibat kurikulum yang terlalu padat. Jadi, sekolah tidak harus mengejar target pelaksanaan kurikulum sampai 100 persen,” tambahnya.(ADV/nur)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *