SUKABUMI — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS Abdul Muiz menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah mengalokasikan anggaran perbaikan Jalan Pajampangan senilai Rp100 Milyar lebih.
Hal tersebut terungkap pada saat dirinya mengikuti rapat dengan Komisi IV bersama Komisi bidang pembangunan pada 23 Oktober 2024 lalu.
“Khusus untuk jalur pajampangan Sudah teralokasisikan Sekitar 100 Milyar lebih, “sebut Abdul Muiz dalam keterangannya, pada Jumat (27/10/2023).
Menurutnya, dalam rapat itu juga tersampaikan beberapa catatan kepada pemprov Jabar, diantaranya mendorong Pemprov Jabar untuk mengusulkan jalan pajampangan menjadi status jalan nasional ke pemerintah pusat melalui kementrian PUPR.
Kemudian mengkaji alternatif lain menjadi jalan tambang, mengingat banyaknya pertambangan disepanjang jalur pajampangan. Dan terkahir, Melakukan koordinasi lintas pihak yang menjadi kewenangan pemprov jabar, BMPR, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM berama Pemkab Sukabumi dan para pelaku usaha pertambangan, untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama terkait pemeliharaan jalan pajampangan.
“Beberapa hal yang perlu digagas terkait dengan tonase truk-truk tambang, komimtmen sharing perawatan, CSR lingkungan . Investasi dibuka, tetapi harus punya komitmen bersama untuk menjaga lingkungan, perawatan jalan dan hak warga sekitar agar tidak terdampak pencemaran udara dan lingkungan, “tandasnya.
Sebelumnya, Abdul Muiz mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan berstatus provinsi kondisinya rusak berat, padahal jalan tersebut merupakan jalan strategis penghubung beberapa kecamatan ke wilayah Selatan Pajampangan.
Selain itu juga jalan tersebut merupakan jalur ekonomi penopang sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, kelautan hingga perdagangan. Selain itu juga, jalan tersebut merupakan jalan tranportasi layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Padahal Aspirasi masyarakat dan dialog bahkan unjuk rasa sudah berkali-kali dilakukan. Tetapi jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki, “jelasnya
“Nah, berangkat dari keprihatinan dan aspirasi yang terus disampaikan, sata sebagai Aleg dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi terus sekuat tenaga menyuarakan dalam forum paripurna, rapat koordinasi dengan mitra komisi 4 dan kunjungan ke UPTD wil II BMPR, “tambahnya.
Sikap Abdul Muiz dalam pembahasan dengan mitra komisi pertama mendorong peningkatan alokasi pendanaan untuk Dinas Bina Marga Penataan Ruang. Kedua Mendesak Pemprov Jabar penanganan tuntas jalan-jalan Pemprov Jabar dengan status rusak berat.
Ketiga secara khusus jalur Pajampangan, untuk RAPBD 2024 untuk menjadi skala prioritas dengan anggaran maksimal, untuk memastikan ruas ini bisa diselesaikan pada anggaran murni APBD 2024.
“Alhamdulilah dari hasil rapat bersama seluruh mitra komisi 4, dalam rancangan APBD 2024, telah dituangkan komitmen Pemprov Jabar untuk kebina margaan, ada peningkatan 1 trilyun dari 2023, “bebernya.
“Jadi 2023 sekitar 1,3 trilyun, insyaallah akan dianggarkan total sekitar 2,3 Trilyun untuk 2024, “tandasnya. (adv)
