DPRD JABAR

A. Yamin Ajak Warga Parungkuda Kawal Pemerintahan Lewat Pengawasan Partisipatif

×

A. Yamin Ajak Warga Parungkuda Kawal Pemerintahan Lewat Pengawasan Partisipatif

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, A. Yamin, kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, A. Yamin, kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

SUKABUMI — Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, A. Yamin, kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025, ia mengajak masyarakat Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, untuk aktif memahami dan mengawal kebijakan pemerintah.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (7/11/2025) ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan warga desa dari komunitas Angkutan hasil pertanian. Dalam pemaparannya, A. Yamin menekankan bahwa Peraturan Daerah (Perda) bukan sekadar dokumen hukum, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bank bjb Tandamata

“Kami ingin masyarakat tidak hanya tahu, tapi juga terlibat. Pengawasan ini bisa menjadi alat untuk mempercepat pembangunan desa, asalkan semua pihak memahami dan menjalankannya dengan baik,” ujar A. Yamin.

Ia menyoroti sejumlah program prioritas yang dapat terdorong melalui implementasi Perda, seperti pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda dan penguatan sektor pertanian dan infrastruktur desa

Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Antusiasme warga terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan selama sesi diskusi. Perangkat desa dan tokoh masyarakat menyambut baik kegiatan ini karena dinilai mampu membuka ruang komunikasi yang konstruktif antara legislatif dan masyarakat akar rumput.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Jawa Barat dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.(adv)